Ringkasan Berita
- Pemprov Jatim salurkan bansos dan tali asih Rp5,26 miliar di Banyuwangi.
- Menyasar lansia, penyandang disabilitas, keluarga rentan, hingga pelaku usaha ultra mikro.
- Bantuan mencakup PKH Plus, ASPD, zakat produktif, hingga penguatan BUMDesa.
- Disalurkan jelang Idul Fitri untuk percepatan pemanfaatan masyarakat.
- Pemkab Banyuwangi berkomitmen memperkuat program pengentasan kemiskinan.
Banyuwangi (pilar.id) – Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih senilai total Rp5,26 miliar bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Penyerahan dilakukan di Kantor Kecamatan Glenmore, Sabtu (28/2), sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.
Program ini dirancang sebagai bantalan sosial dan bantalan ekonomi berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa dan pilar sosial dalam pelayanan kesejahteraan di tingkat akar rumput.
Fokus Bantalan Sosial dan Ekonomi
Gubernur Khofifah menjelaskan, bantuan sosial diberikan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara bantalan ekonomi disalurkan melalui zakat produktif bagi pelaku usaha ultra mikro agar terhindar dari praktik rentenir maupun pinjaman online ilegal.
Menurut Khofifah, intervensi ini merupakan respons atas kompleksitas penanganan kemiskinan yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Program tersebut diharapkan saling melengkapi dan memperkuat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.
Rincian Alokasi Anggaran Rp5,26 Miliar
Alokasi terbesar berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur senilai Rp2,25 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 866 keluarga penerima manfaat.
- Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi 69 jiwa.
Bantuan operasional dan tali asih bagi 110 pilar sosial, termasuk SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, dan TAGANA.
Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur menyalurkan zakat produktif sebesar Rp25 juta kepada 50 penerima manfaat guna mendorong kemandirian usaha.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, bantuan Rp1,28 miliar dialokasikan untuk penguatan desa lewat program BUMDesa, Desa Berdaya, Jatim Puspa, serta Bantuan Keuangan Desa.
Bantuan lintas perangkat daerah turut diberikan, meliputi:
- Dinas PUPR Cipta Karya Rp400 juta
- Dinas Perhubungan Rp500 juta
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp800 juta
Seluruhnya difokuskan untuk mendukung pembangunan dan penguatan desa di Banyuwangi.
Disalurkan Jelang Idul Fitri
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, menyampaikan bahwa percepatan penyaluran bansos dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan agar berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Program Banyuwangi Berbagi, lanjut Ipuk, terus mengajak kolaborasi pentahelix dalam mendukung masyarakat kurang mampu melalui bedah rumah dan berbagai bantuan sosial lainnya.
Penyaluran bansos Rp5,26 miliar ini tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai pengungkit kemandirian desa. Dengan penguatan BUMDesa dan dukungan modal usaha ultra mikro, pemerintah berharap tercipta siklus ekonomi lokal yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah tapal kuda. (usm/hdl)
