Mojokerto (pilar.id) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas pendataan serta memberikan informasi yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
Ajakan tersebut disampaikan saat Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kamis (25/6). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto Insaf Santoso serta jajaran Pemerintah Kota Mojokerto.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap satu dekade sekali secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Mojokerto, pelaksanaan sensus didukung oleh 99 petugas yang akan melakukan pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Ning Ita, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi gambaran nyata kondisi perekonomian masyarakat Kota Mojokerto, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar, ia meminta masyarakat mengenali petugas resmi yang bertugas di lapangan. Petugas sensus dilengkapi rompi khusus bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi 2026” serta surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan kepada warga saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
Ning Ita juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus tidak berkaitan dengan penarikan pajak maupun kepentingan administratif lainnya. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh BPS dan hanya akan diolah menjadi data statistik dalam bentuk agregat.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada petugas. Sebab, semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata sektor usaha konvensional, sensus kali ini juga akan memotret perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh pesat.
Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dan sumber pendapatan baru yang tidak selalu terlihat dalam bentuk usaha konvensional. Aktivitas seperti pembuatan konten digital, bisnis berbasis media sosial, pengembangan startup, hingga berbagai pekerjaan berbasis platform internet menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang kini memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pendataan yang komprehensif dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai dinamika ekonomi masyarakat, termasuk sektor-sektor baru yang berkembang di era digital.
Ning Ita menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan arah program pemerintah, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, hingga pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan, apabila hasil sensus menunjukkan pertumbuhan pesat pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih mendukung perkembangan sektor tersebut, termasuk penyediaan ruang kreatif, co-working space, pelatihan sumber daya manusia, maupun fasilitas penunjang lainnya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Mojokerto berharap dapat memperoleh potret ekonomi masyarakat yang lebih akurat dan terkini. Dengan dukungan masyarakat dalam memberikan data yang jujur, hasil sensus diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (tin)
