Jakarta (pilar.id) – Peneliti ekonomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maxensius Tri Sambodo, menilai, tantangan ekonomi tahun depan memang akan lebih berat daripada tahun ini.
Paling tidak beberapa negara dagang Indonesia, seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, hingga negara-negara di Eropa, akan mengalami laju perekonomian yang kian melambat.
Tekanan inflasi yang tinggi di negara-negara maju itu akan berdampak kepada suku bunga yang naik di negara-negara tersebut. Hal ini juga akan memberikan dampak kepada kondisi ekonomi domestik.
“Namun penting juga menjadi catatan bahwa ekonomi domestik itu relatif tingkat keterbukaannya tidaklah sebesar negara-negara tetangga, sepeti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina,” kata Maxensius di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Baginya, itu merupakan kelebihan. Artinya, ekonomi Indonesia tidak akan berdampak terlalu dalam kalaupun terkena pengaruh dari keterpurukan negara-negara maju. Apalagi Indonesia adalah negara dengan ekonomi domestik yang besar.
Maka dari itu, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah mencermati perubahan-perubahan dunia dan tetap mengoptimalkan sumber daya domestik. Indonesia punya permintaan domestik yang harus dijaga daya belinya. Kemudian Indonesia punya prospek beberapa sektor yang harus diperkuat, seperti sektor pangan dan energi.
“Agar dampak gejolak global seperti kenaikan harga pangan dan energi dunia itu bisa kita sikapi, maka perlu menambah pasokan lebih baik di tingkat domestik. Kemudian juga perhatikan ketahanan pangan. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi perubahan domestik,” jelasnya.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar inflasi yang disebabkan oleh faktor luar bisa diredam. Misalnya saja melalui kebijakan moneter yang agak ketat agar rupiah tidak melemah ataupun dengan intervensi pada pasar valuta asing.
Selain itu, Presiden Joko Widodo wajib terus mendorong koordinasi antara kementerian. Terutama pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Peningkatan koordinasi bertujuan untuk membangun kebijakan-kebijakan yang terintegrasi. Tentu saja hal ini sebagai respons kondisi global yang semakin tidak menentu.
“Tentu kita berharap agar kondisi krisis yang terjadi di Rusia dan Ukraina bisa segera terselesaikan agar kondisi global kita semakin baik. Sedangkan distrupsi dari rantai pasok nilai global itu tidak terlalu berat,” ujarnya. (her/din)
