Jakarta (pilar.id) – Dukungan terhadap langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai penyebutan bagi kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan Papua disampaikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.
Bukan lagi disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST), tetapi sebagai OPM. Bamsoet menekankan bahwa keselamatan bangsa adalah yang terpenting.
Masalah HAM akan dibahas kemudian, setelah mereka berhasil ditumpas. Bamsoet siap untuk membela jika ada pihak yang mempertanyakan masalah HAM terkait kewajiban TNI/Polri dalam menjalankan penegakan hukum dan menjalankan perintah konstitusi, yaitu melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia.
Penetapan OPM ini diungkapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 yang dikeluarkan pada 5 April 2024. Alasannya, kelompok bersenjata di Papua menyebut diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang sama dengan OPM.
“Mengembalikan kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM adalah keputusan yang tepat. OPM merupakan istilah yang digunakan untuk gerakan pro-kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Selama ini, kelompok bersenjata Papua terus melakukan aksi separatisme, teror, hingga pembunuhan. Tindakan keji dan biadab terjadi terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri, bahkan masyarakat umum,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (13/4/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan bahwa pemerintah, TNI, dan Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap OPM.
Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua adalah bukti kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror yang terus menerus terjadi terhadap warga sipil di Papua.
“Tidak ada lagi ruang untuk toleransi terhadap kelompok separatis, teroris, atau pun OPM dalam melakukan teror dan tindakan kriminal yang mengakibatkan korban jiwa. Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus diberantas habis. Jangan biarkan gerakan separatisme dan terorisme tumbuh subur di Indonesia,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan bahwa selain melakukan tindakan tegas dan terukur, pemerintah juga perlu terus membangun dialog dengan pemerintah daerah, tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya. Dialog ini dilakukan untuk mencari solusi komprehensif terkait masa depan tanah Papua yang aman dan damai.
“Penyelesaian terhadap masalah kelompok bersenjata di Papua harus dilakukan secara komprehensif. Selain melalui tindakan tegas dan terukur dari aparat keamanan, pemerintah juga harus terus melakukan penyelesaian melalui dialog dengan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,” tambah Bamsoet. (mad/hdl)
