Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan III Tahun 2025 untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi yang adaptif, inovatif, solutif, dan visioner. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan PKA yang digelar di Gedung BPSDM Jatim, Jalan Balongsari Tama, Surabaya.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya pelayanan cepat dan responsif, terlebih di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tuntutan efisiensi. Menurutnya, pemimpin birokrasi, khususnya eselon III, memiliki peran krusial untuk menjaga kinerja pemerintahan secara optimal.
“Tantangan semakin kompleks. Maka kita harus kerja cepat, pelayanan cepat. Ini berpengaruh langsung pada banyak sektor, termasuk sosial dan ekonomi,” ujar Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan pendekatan SWOT Analysis sebagai strategi untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi birokrasi. Menurutnya, pemahaman detail terhadap situasi adalah kunci sukses dalam tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Cek, cek, cek, dan detail. Kesuksesan ada di detail. Jangan pernah anggap satu tantangan bukan bagian Anda. Lakukan check and recheck,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan integritas dan komitmen di era digital. Hal ini sejalan dengan langkah strategis yang diambil melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah dan Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Kemkomdigi, Noor Iza. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang komunikasi dan digital, guna meningkatkan kapasitas serta profesionalitas ASN di Jawa Timur.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama ini. Ini bagian dari upaya mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru nusantara yang naik kelas menjadi orkestrator rantai nilai nasional,” ungkapnya.
Khofifah juga menyoroti pentingnya peran ASN di sektor pelayanan publik, terutama dalam mendukung pelaku UMKM serta mengatasi persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan peningkatan investasi.
“ASN harus punya semangat kerja maksimal. Tantangan kita besar, maka kerja keras adalah keniscayaan,” tegasnya lagi.
Sebagai informasi, pada tahun 2023 Pemprov Jatim bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan program Digital Leadership Academy (DLA) guna membentuk pola pikir digital para pemimpin birokrasi di lingkungan Jawa Timur. Program ini menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan aparatur yang mampu menghadapi era transformasi digital. (ted)
