Jakarta (pilar.id) – Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), dan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menggelar aksi satire bertajuk Program Rokok Murah Nasional di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah menambah lapisan baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Koalisi menilai kebijakan itu berpotensi memperluas peredaran rokok murah, meningkatkan keterjangkauan produk tembakau, serta menghambat upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.
Dalam aksi damai tersebut, peserta menghadirkan instalasi lapak rokok yang menampilkan figur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sebagai simbol kritik terhadap arah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan agenda kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.
Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menjelaskan bahwa rencana penambahan kategori baru pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) kelas III berisiko menciptakan lebih banyak produk rokok dengan harga terjangkau di pasaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat fenomena downtrading, yakni perpindahan konsumen dari rokok dengan tarif lebih tinggi ke produk yang lebih murah. Kondisi itu dinilai tidak hanya melemahkan fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi, tetapi juga berpotensi memengaruhi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Beladenta juga menilai argumentasi bahwa penambahan lapisan tarif baru dapat menekan peredaran rokok ilegal perlu dikaji lebih mendalam. Ia menekankan bahwa persoalan rokok ilegal seharusnya ditangani melalui penguatan penegakan hukum dan penerapan sistem pelacakan serta penelusuran (track and trace) yang efektif.
Selain itu, Koalisi SOS mengaku telah melakukan berbagai upaya advokasi, mulai dari publikasi kajian, konferensi pers hingga pengajuan audiensi kepada Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR. Namun, berbagai masukan tersebut dinilai belum memperoleh respons yang memadai.
Kekhawatiran Meningkatnya Perokok Anak
Koalisi SOS juga menyoroti dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelompok usia muda apabila rokok semakin murah dan mudah diakses masyarakat.
Executive Director IYCTC, Manik Marganamahendra, mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok anak mencapai 5,9 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 4 juta perokok anak pada 2018.
Data yang sama menunjukkan lebih dari separuh perokok aktif mulai merokok ketika masih berada di usia sekolah. Karena itu, kebijakan yang berpotensi meningkatkan keterjangkauan harga rokok dinilai dapat memperbesar risiko bertambahnya jumlah perokok pemula.
Manik menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan beban kesehatan nasional. Menurutnya, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka kemiskinan, dan mengendalikan pembiayaan kesehatan seharusnya berjalan selaras dengan kebijakan pengurangan prevalensi merokok.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan perlu menjadi prioritas utama dalam setiap penyusunan kebijakan terkait produk tembakau.
Soroti Transparansi Penyusunan Kebijakan
Sementara itu, Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, menyoroti aspek transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam proses pembahasan lapisan baru tarif cukai rokok.
Menurutnya, muncul pertanyaan publik setelah adanya pernyataan mengenai komunikasi antara pihak pemerintah dengan pelaku industri rokok ilegal terkait wacana tersebut. Di saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah mendalami dugaan kasus suap yang berkaitan dengan pengawasan cukai dan peredaran rokok ilegal.
Bigwanto menilai pemerintah seharusnya lebih mengedepankan masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan pengendalian tembakau.
Karena itu, Koalisi SOS mendesak Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR untuk menghentikan pembahasan penambahan lapisan baru tarif CHT, memastikan proses penyusunan kebijakan bebas dari konflik kepentingan, serta melibatkan para ahli dan organisasi masyarakat sipil secara lebih bermakna.
Koalisi juga meminta pemerintah segera menerapkan sistem track and trace rokok yang independen untuk memperkuat pemberantasan rokok ilegal, sekaligus meningkatkan transparansi dalam penanganan dugaan kasus suap yang berkaitan dengan pengawasan cukai hasil tembakau.
Sebagai informasi, Koalisi Save Our Surroundings (SOS) merupakan gerakan yang menghimpun lebih dari 3.000 anggota dan sekitar 50 organisasi dari berbagai latar belakang. Koalisi ini berfokus pada isu kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, kebijakan publik, budaya sosial baru, dan perlindungan anak dengan tujuan mendorong terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk konsumsi rokok. (usm/hdl)
