Surabaya (pilar.id) – Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2023 di tengah mulai membaiknya perekonomian nasional. Atas rencana ini, pemerintah diminta hati-hati mengingat kenaikan CHT terlalu tinggi akan merugikan banyak pihak terutama petani tembakau, cengkih, hingga tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT).
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Antarlembaga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Fitradjaja Purnama, saat Ekonomi Outlook Jatim 2023 yang diselenggarakan di Java Paragon 18 Agustus 2022 kemarin mengatakan kenaikan tarif CHT yang terlampau tinggi tidak menguntungkan dunia usaha. Bahkan bisa membuat perkembangan ekonomi tersendat.
“Ini justru menghambat ekonomi, menghambat perputaran ekonomi, dan ini justru harga kan jadi naik. Daya beli masyarakat itu juga akan berkurang,” kata Fitra.
Jika kondisi ini terjadi, Fitra menilai bahwa hal tersebut akan berdampak pada meningginya inflasi. Dia menyarankan agar pemerintah tidak dulu menaikkan tarif CHT pada 2023.
Sebaliknya, pemerintah dapat memperluas basis pajak guna menambah pendapatan negara. “Lebih baik, gali lagi jumlah subjek pajaknya. Jangan lagi menaikkan cukai,” kata dia.
Fitra pun menyoroti industri rokok yang membawa dampak besar terhadap perekonomian, khususnya di Jawa Timur. Apalagi, industri ini bergerak dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari pasokan tembakau hingga tenaga kerja.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco, mengingatkan pemerintah kenaikan CHT yang signifikan akan melemahkan IHT yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.
“Dampak multiplier effect dari kenaikan cukai akan kemana-mana, mulai pengurangan tenaga kerja hingga berkurangnya potensi pendapatan daerah”, ujar Badri.
Seperti diwartakan, pemerintah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 245,45 triliun pada 2023, atau naik 11,6 persen dibandingkan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kenaikan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 pada 16 Agustus silam.
Badri, yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair, meminta pemerintah sebaiknya menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan IHT. Termasuk para petani tembakau dan cengkih terkait kebijakan seputar tembakau.
“Pemerintah perlu mendiskusikan ini sehingga semua pihak jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika ini tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang,” ucap Badri.
Sementara, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Jombang, Sumrambah meminta pemerintah lebih memerhatikan kesejahteraan petani tembakau melalui penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang pro pada pengembangan mereka.
“Pemerintah sebaiknya fokus bagaimana petani kita bisa meningkatkan kualitasnya. Petani kita bisa mengembangkan kawasannya. Bagaimana petani kita bisa membuat produk sesuai dengan keinginan pabrik, itu yang harus kita pikirkan,” kata dia. (beq)
