Jakarta (pilar.id) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kunjungan ini menjadi tonggak awal reaktivasi dan pengembangan kawasan cagar budaya tersebut dengan pendekatan berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Gubernur Pramono menegaskan bahwa revitalisasi Kota Tua akan dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan, melalui kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Untuk mempercepat pelaksanaannya, dibentuk sebuah Task Force khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, Pemprov DKI, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta.
Task force ini akan bertugas memetakan tanggung jawab secara rinci, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian gedung bersejarah, serta pengembangan fungsi kawasan yang mencakup budaya, seni, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pada fase awal yang dimulai 2026, Pemprov DKI akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, sungai, dan jalur pedestrian. Tahap ini menjadi fondasi sebelum memasuki pembangunan lanjutan dan integrasi dengan transportasi massal.
Gubernur Pramono juga mengungkapkan rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua sebagai bagian dari upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat seni dan budaya yang inklusif. Ia menegaskan bahwa perpindahan IKJ akan dilakukan setelah infrastruktur kawasan siap, termasuk penyelesaian MRT Fase II dari Bundaran HI menuju Kota Tua.
Pemprov DKI menargetkan kawasan ini siap menyambut dua momentum penting: perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 dan operasional penuh jalur MRT Kota Tua pada 2029. Pada 2027, ditargetkan seluruh pembangunan di atas tanah selesai, dilanjutkan dengan konstruksi bawah tanah hingga MRT dapat beroperasi optimal.
Sementara itu, Menteri Rosan Roeslani menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor karena sebagian besar aset gedung di kawasan tersebut dimiliki oleh BUMN seperti Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan PT KAI. Pemerintah pusat akan segera berkoordinasi untuk memastikan proses revitalisasi dilakukan sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya.
Rosan menekankan bahwa revitalisasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada pelibatan dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan kerja kolaboratif yang kuat, ia optimistis Kota Tua bisa bangkit sebagai ikon budaya dan pariwisata baru Jakarta yang berkelas dunia. (usm)
