Ringkasan Berita
- Wakasatgas PRR TNI meninjau progres rehabilitasi pascabencana di tiga kabupaten Sumut
- Pembangunan huntara di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah terus berjalan
- Sejumlah kendala infrastruktur dan fasilitas dasar masih ditemui di lapangan
- Pemda diminta aktif berkoordinasi lintas kementerian untuk percepatan penanganan
Jakarta (pilar.id) – Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penguatan sinergi pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di tiga kabupaten di Sumatera Utara, Rabu (28/1/2026). Dalam agenda tersebut, Wakasatgas PRR berdialog langsung dengan para kepala daerah dan jajaran terkait untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.
Dalam forum diskusi, para bupati atau perwakilannya memaparkan capaian pembangunan huntara beserta berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan. Wakasatgas PRR mencatat sejumlah permasalahan tersebut dan memberikan arahan strategis, termasuk solusi praktis serta penguatan koordinasi lintas instansi agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan data yang disampaikan, di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan pembangunan 816 unit huntara, terdiri atas 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat dibangun di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa.
Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit huntara telah rampung dengan pendanaan dari Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah selesai dibangun melalui dukungan BNPB. Di Desa Simatohir, pembangunan 78 unit dari rencana 134 unit telah diselesaikan. Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR ditargetkan 145 unit rampung pada Februari 2026.
Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, sebanyak 64 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan BNPB.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan fasilitas pendukung di kawasan huntara, seperti tempat ibadah, taman bermain anak, serta penambahan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal itu, Wakasatgas PRR mengarahkan pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merealisasikan kebutuhan tersebut.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan huntara sebanyak 106 unit dilaporkan telah rampung seluruhnya. Huntara tersebut terdiri dari 67 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.
Dalam diskusi lanjutan, juga muncul usulan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara maupun hunian tetap (huntap). Wakasatgas PRR meminta agar usulan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR, dengan tembusan kepada instansi terkait.
Adapun di Kabupaten Humbang Hasundutan, pembangunan huntara dilaporkan belum berjalan meskipun lahan telah tersedia. Selain itu, sejumlah kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana juga disampaikan belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Menyikapi hal tersebut, Wakasatgas PRR meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menindaklanjuti agar penanganan infrastruktur tersebut dapat dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Melalui kunjungan ini, Satgas PRR TNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus mendorong peran aktif pemerintah daerah agar proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (usm/hdl)
