Jakarta (pilar.id) – Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan pengakuan atas kinerjanya dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah provinsi tersebut meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar pada ajang Cita Loka Festival 2026 yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menempatkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari optimalisasi Sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM) yang menjadi kanal utama penanganan pengaduan warga. Berdasarkan data periode Januari 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 305.658 laporan diterima pemerintah daerah dari 71.112 warga. Dari jumlah tersebut, 299.410 laporan berhasil diselesaikan, atau setara dengan tingkat penyelesaian mencapai 98 persen.
Aduan yang masuk berasal dari berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari fasilitas kota, ketertiban umum, kondisi lingkungan, hingga persoalan layanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menerima penghargaan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik dan infrastruktur. Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan warga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang maju, aman, dan nyaman.
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan pendekatan collaborative city making atau pembangunan kota berbasis kolaborasi. Melalui konsep ini, masyarakat, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dilibatkan sebagai mitra dalam proses pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil warga.
Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan dinamika Jakarta yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Karena itu, keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Pramono mengungkapkan bahwa berbagai masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, secara rutin dipantau untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif terhadap sejumlah persoalan yang muncul di lapangan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain kasus pencurian fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO), pemotongan kabel, kebakaran, hingga berbagai gangguan layanan publik lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah.
Selain memperkuat sistem penanganan aduan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melanjutkan sejumlah program pembangunan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Di saat yang sama, berbagai inovasi baru turut dikembangkan untuk mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global yang aman, nyaman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penghargaan yang diterima pada Cita Loka Festival 2026 menjadi indikator bahwa upaya membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif mulai menunjukkan hasil positif. Tingginya tingkat penyelesaian laporan warga sekaligus mencerminkan peningkatan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan publik.
Pada kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada Tribun Network yang menghadirkan Cita Loka Festival sebagai ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan capaian penyelesaian aduan yang mendekati sempurna dan penguatan model pembangunan berbasis kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat posisinya sebagai daerah yang mengedepankan pelayanan publik responsif sekaligus menjadi rujukan tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.
