Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meningkatkan volume ekspor komoditas seperti minyak sawit mentah, kertas, dan pakaian jadi ke Zambia.
Dirinya menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu untuk membahas kerja sama ekonomi kedua negara.
Pertemuan tersebut berlangsung usai pembukaan Sidang ke-7 Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diinformasikan dalam konferensi pers virtual.
Dijelaskan kepada Nalumango bahwa beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan negara Afrika tersebut.
Misalnya, produsen kereta api dan kereta api PT Industri Kereta Api (INKA) sedang mengkaji kerjasama untuk menyediakan lokomotif untuk proyek Kereta Api Zambia yang menghubungkan Air Terjun Victoria dan Kota Chingola.
Selain itu, BUMN Indonesia lainnya sedang menjajaki kerjasama untuk perluasan dan modernisasi terminal Bandara Internasional Lusaka, kata menteri.
Lebih lanjut, untuk sektor energi baru dan terbarukan, Widodo berbagi rencana untuk membuat perusahaan patungan untuk pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya di Zambia.
“Presiden juga menyampaikan bahwa perusahaan farmasi Indonesia ingin berkontribusi memperkuat sektor kesehatan di Zambia, terutama untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri,” tegas Marsudi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Zambia memuji Indonesia atas manajemen mitigasi bencananya.
“Wapres Zambia juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam menangani COVID-19 (pandemi), yang juga diapresiasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Amina Mohammed) serta presiden Sidang ke-76 Majelis Umum PBB. (Abdullah Shahid),” paparnya.
Nalumango juga menyoroti pentingnya mengadakan pertemuan komisi bersama Indonesia-Zambia dan berharap Indonesia dapat membantu meningkatkan mitigasi bencana dan sektor pertambangan di Zambia.
“Selain itu, rencana kerja sama pertanian juga sudah disebutkan sebelumnya,” urai Menkeu. (din/Antara)
