Jakarta (pilar.id) – President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani melakukan tindakan force majeure, yaitu dengan menasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis yang sudah ada di depan mata.
“Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya average cost, dengan tetapkan force majeure dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,” kata Deni, di Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Deni mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi krisis.
“Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,” paparnya.
Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera teratasi dengan baik. Menurut Deni, melambungnya inflasi ini dikarenakan oleh cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat.
“Jadi bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempercepat krisis,” terang Deni.
Menurut Deni, percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi. “Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, seharusnya kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian.
“Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,” katanya. (ach/hdl)
