Bekasi (pilar.id) – Kepala Desa Cibuntu berinisial AR ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. AR diduga telah melakukan tindak pidana pungutan liar terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kades Cibuntu tersebut, diduga telah melakukan pungutan liar dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang jumlahnya lebih banyak dari ketentuan perundangan saat pelaksanaan Program PTSL di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung.
“Penyidik menetapkan tersangka, dilanjutkan dengan upaya penahanan terhadap AR dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta sejumlah uang dalam penyelenggaraan program PTSL Tahun 2021,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi Barkah Dwi Hatmoko di Cikarang, Senin (2/9/2022).
Di desa yang dipimpin oleh AR tersebut, jumlah pengajuan PTSL tercatat sebanyak 5.800 bidang tanah.
“Berdasarkan SKB Tiga Menteri, warga yang mengajukan permohonan PTSL hanya dibebankan tarif sebesar Rp150 ribu saja untuk wilayah Jawa dan Bali. Namun, AR meminta dengan jumlah yang lebih banyak,” katanya.
Konstruksi kasus ini berawal pada Bulan September 2021, saat tersangka AR memfasilitasi kegiatan sosialisasi oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan mengundang para kepala dusun, perangkat RT/RW, serta kepala urusan pembangunan dan pemerintahan, membahas alur pemberkasan program PTSL.
Tersangka kemudian menginstruksikan para perangkat desa terkait memungut biaya sebesar Rp400 ribu per bidang tanah untuk dasar alas atas nama pemohon.
Tersangka juga memerintahkan pemungutan sebesar Rp1,5 juta per 100 meter bidang tanah yang belum atas nama pemohon ditambah Rp400 ribu sehingga total menjadi Rp1,9 juta setiap 100 meter bidang tanah, kecuali bagi perangkat desa yang hanya dikenakan Rp1,4 juta.
Berdasarkan penetapan pungutan program PTSL di desa tersebut terkumpul uang sebesar Rp1,8 miliar dari pemohon yang tidak ada pergantian atau peralihan nama dengan perincian biaya yang dikeluarkan Rp400 ribu tiap pemohon.
“Kalau yang balik nama PTSL sebesar Rp1,5 juta per 100 meter per sertifikat, nilai hasil pungutannya masih kami lakukan pendalaman. Total permohonan sertifikat ini seluas 972.930 meter,” katanya.
AR dikenai sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001.
“Upaya ini sebagai bentuk komitmen kami mendukung instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia dalam pemberantasan mafia tanah. Penetapan dan penahanan tersangka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat,” kata Hatmoko. (fat)
