Jakarta (pilar.id) – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera habis. Sejumlah nama untuk menggantikan Anies menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta telah disorotkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor menilai, Pj Gubernur yang terpilih bakal langsung dihadapkan oleh permasalahan di Jakarta yang tidak bisa diselesaikan oleh Anies. Mulai dari permasalahan transportasi, banjir, hingga masalah sosial-ekonomi.
Ia pun menjabarkan beberapa persoalan pelik yang sampai hari ini belum tuntas dikerjakan Anies dan wakilnya. Dari sisi transportasi, ia meminta agar Pj Gubernur yang terpilih harus menuntaskan integrasi layanan transportasi publik. Menurut Tigor, hingga kini persoalan integrasi transportasi tidak tuntas sampai sekarang.
“Lalu, Pj Gubernur harus memperhatikan keselamatan penumpang TransJakarta lebih diperhatikan. Mengingat, beberapa waktu ke belakang banyak bus TransJakarta mengalami kecelakaan,” kata Tigor di Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Lalu permasalahan lainnya yang darurat untuk diselesaikan yaitu soal sistem. Tigor memandang, selama ini kebijakan yang dikeluarkan Anies tidak memiliki sistem yang baik. Misalnya saja dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.
“Karena saya lihat di dalam BUMD sudah menjadi sarang orang-orangnya Anies. Itu harus diawasi, dibangun sistem bagaimana agar pimpinan di BUMD kerjanya benar. Kalau perlu, mereka dirombak saja,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Tigor, selama ini Anies kerap kali mengangkat orang-orang yang tidak profesional sehingga membuat manajemen dinas atau BUMD di Jakarta todak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena, permasalahan teknis di lapangan sangat berkaitan dengan kecakapan manajemen.
Tak kalah penting, Pj Gubernur terpilih harus mampu membangun sistem komunikasi yang baik antara Pemprov DKI dengan masyarakat Jakarta seperti yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Ketika menjabat, Ahok selalu mempersilakan warga Jakarta untuk datang ke Balai Kota membawa keluhannya masing-masing. Hal ini yang hilang saat Anies menjadi gubernur.
Menurut dia, saluran komunikasi warga kepada gubernur sangat penting. Sebab, permasalahan di Jakarta datangnya dari masyarakat. Apabila komunikasi antara gubernur dan masyarakat terputus, maka permasalahan yang terjadi di Jakarta akan sulit diawasi dan diselesaikan.
“Hal iitu penting (membangun kominikasi). Karena selama ini masyarakat yang dibangun itu hanya kelompok tertentu saja. Sekarang warga mau berkomunikasi dengan gubernur susah, beda dengan era Ahok,” ujar Tigor.
Oleh sebab itu, ia berharap Pj Gubernur terpilih merupakan sosok yang benar-benar punya kemampuan memimpin Jakarta.
“Sosok yang terpilih harus punya kapasitas yang bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selama ini kan enggak ada harmonisasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Tiga nama calon pengganti Anies Baswedan sudah diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri. Ketiga nama tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Presiden Joko Widodo akan menerima enam nama calon Pj Gubernur DKI. Dari jumlah itu, tiga nama akan diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta dan tiga nama dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun, Jokowi akan melantik calon Pj Gubernur DKI pada 16 Oktober. Di saat yang sama, Anies dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan mengakhiri jabatannya. (her/din)
