Pontianak (Pilar.id) – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 meningkat. Tepatnya di angka 111,38 persen.
Harisson mengatakan Pemprov Kalbar atas nama gubernur, wakil Gubernur dan dirinya berterima kasih kepada Kepala Bapenda Kalbar beserta jajaran dan staf, yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat.
“Ini merupakan capaian yang luar biasa. Kita ketahui bersama, dalam setiap kesempatan, Gubernur Kalimantan Barat selalu menyampaikan rasa bangganya terhadap Kinerja Bapenda Kalbar dengan perolehan pendapatan yang meningkat. Untuk itu, kedepannya harus lebih berinovatif dan kreatif dalam mencari peluang-peluang Pendapatan Asli Daerah, Retribusi dan lain-lain,” pinta Harisson di Pontianak, saat memimpin Apel Pagi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat Jalan Adi Sucipto Pontianak. Senin (9/1).
Harisson mengatakan Badan Pendapatan Daerah Kalbar bertugas menambah pendapatan sebagai modal pembangunan baik fisik maupun non fisik. Tujuannya untuk peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa Bapenda lumpuhlah kita ini, sehingga peran Bapenda Kalbar sangat sentral dalam keberlangsungan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.
Lanjut Harisson, sebagai Aparatur Sipil Negara, maka bekerja untuk Kesejahteraan Rakyat. Hal tersebut tergambar dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Saat ini IPM Kalimantan Barat masih rendah, rangking 30 dari 34 provinsi.
Ia menyebutkan Pemprov Kalbar terus dilakukan percepatan peningkatan IPM dan dari 4 provinsi terbawah.
“Kalimantan Barat melakukan percepatan paling tinggi, mungkin perlu waktu satu tahun lagi untuk mengubah urutan menjadi lebih di atas naik satu atau dua peringkat. Namun harus tetap optimis dan terus bergerak,” terang Harisson.
Ia menyebutkan untuk meningkatkan IPM itu diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini demi pembangunan di segala sektor. Seperti sektor pendidikan, kesehatan serta pendapatan per kapita.
“Oleh karenanya, untuk semua sektor tersebut baik itu dinas/perangkat daerah harus bekerja keras, untuk menunjang IPM ini,” pinta Harisson. (din)
