Jakarta (pilar.id) – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya menjaga ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani.
Perintah tersebut diberikan oleh Presiden Jokowi di tengah minimnya ketersediaan pupuk secara nasional yang berada di kisaran 9,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan pupuk saat ini mencapai 13 juta tom.
Menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini.
Dengan demikian, diharapkan penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur. Sehingga bisa tepat sasaran dan diterima para petani.
“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus dapat dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” kata Syahrul usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Jokowi, di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Syahrul mengungkapkan, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi 8 hingga 9 juta ton saja.
Untuk itu, Syahrul mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas. Sembilan jenis komoditas itu terkait dengan pangan strategis, penyumbang inflasi, dan untuk memperkuat ekspor.
“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 komoditas, tapi hanya 9 jenis saja,” kata dia.
Syahrul mengaku, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan dengan mempersiapkan pupuknya di setiap lini, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.
“Lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4, seperti itu, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” kata dia.
Selanjutnya, Kementan akan melakukan validasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Mentan berharap, semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk.
“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kita, dan lain-lain,” kata dia.
Ia menambahkan, Jokowi sudah mewanti-wanti terkait persedian pupuk. Pasalnya, ia selalu mengecek di lapangan dan mendapat keluhan dari para petani.
“Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk, ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, langsung ditanyai satu persatu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini,” kata dia. (ach/fat)
