Jakarta (pilar.id) – Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam tiga hari terakhir kembali menjadi perhatian.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa pemerintah pusat harus turun tangan dalam menangani masalah ini secara menyeluruh.
“Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan legacy dalam penanganan banjir Jabodetabek dengan kebijakan yang holistik dan komprehensif, dari hulu hingga hilir,” ujar Khozin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Peran Pemerintah Pusat dalam Penanggulangan Banjir
Menurut Khozin, penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral berdasarkan kebijakan kepala daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat harus menjadi komando utama dalam koordinasi lintas wilayah.
Merujuk pada Pasal 53 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), disebutkan bahwa kawasan aglomerasi Jabodetabekjur bertujuan untuk mempercepat penanggulangan banjir.
“Meski UU ini belum efektif karena Keputusan Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota belum diterbitkan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan dalam menyinkronkan kebijakan, termasuk terkait banjir,” jelas Khozin.
Penanganan dari Hulu hingga Hilir
Khozin menyoroti pentingnya penanganan banjir dari hulu. Salah satu aspek yang disorot adalah alih fungsi lahan di daerah hulu, seperti Bogor, yang menjadi pemicu banjir bandang.
“Penanganan harus dilakukan dari akar masalahnya, termasuk memastikan kebijakan tata ruang yang sesuai,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perizinan pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek.
“Perlu dilakukan audit perizinan untuk memastikan apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau justru memperburuk kondisi lingkungan,” tegasnya.
Momentum Pemerintah Prabowo Atasi Masalah Banjir
Khozin menilai bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan banjir yang telah merugikan masyarakat.
“Banjir ini semakin menyulitkan warga, terutama di bulan Ramadan. Ini adalah momentum bagi pemerintah untuk mengatasi masalah klasik ini secara tuntas,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Khozin mengusulkan DPR menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan penanganan banjir tidak bersifat parsial.
“Saya mengusulkan melalui pimpinan Komisi II DPR agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak untuk solusi jangka panjang,” tandasnya. (mad/hdl)
