Kubu Raya (pilar.id) – Calon presiden nomor urut 3 pada Pemilihan Presiden 2024, Ganjar Pranowo, menegaskan kebutuhan Indonesia untuk memiliki Dewan Sawit Nasional yang beroperasi di bawah presiden. Hal ini diungkapkan dengan harapan dapat mengelola potensi kelapa sawit yang besar di Indonesia dengan efisien, menciptakan kesejahteraan bagi petani sawit.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ganjar Pranowo di hadapan ribuan warga Kalimantan Barat saat acara Hajatan Rakyat di Lapangan Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu (31/1/2024). Masyarakat, yang sebagian besar adalah petani sawit dan masyarakat adat, dengan antusias menyambut program yang diusung oleh Ganjar.
“Saya berada di Kalbar hari ini untuk mendengarkan aspirasi warga yang mayoritas petani sawit. Banyak permasalahan seperti kesulitan mendapatkan pupuk, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang rendah, hingga manajemen yang belum optimal,” ungkap Ganjar.
Ganjar menyoroti juga persoalan infrastruktur di perkebunan hingga pedesaan yang tidak memadai. Infrastruktur jalan yang kurang baik menyebabkan biaya transportasi meningkat, mengurangi pendapatan para petani.
“Kita seharusnya memiliki Badan Sawit Nasional yang berada di bawah presiden. Sawit adalah komoditas besar, dan kita memimpin dalam industri ini secara global,” tegasnya.
Menurut Ganjar, kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia, tetapi pengelolaannya masih belum optimal sehingga hasilnya belum maksimal.
“Oleh karena itu, Dewan Sawit Nasional dapat bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Mereka akan mendapatkan tempat yang lebih baik karena mendapatkan harga yang adil. Ini adalah tanggung jawab bersama kita, dan biarkan Ganjar Mahfud yang menyelesaikannya,” lanjutnya.
Ganjar juga menyentuh isu tanah adat yang perlu diselesaikan di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang tinggal di hutan selama puluhan tahun mengalami penggusuran oleh proyek pembangunan pemerintah.
“Hak ulayat adat harus ditegakkan. Mengapa mereka yang sudah tinggal puluhan tahun selalu tergusur? Mengapa hak ulayat adat tidak dihormati? Ini adalah masalah yang perlu diatasi,” tegasnya.
Pernyataan Ganjar mendapat tanggapan positif dari tokoh adat Dayak Kalimantan Barat. Cornelis, Presiden Dayak yang juga mantan Gubernur Kalbar selama dua periode, meyakini bahwa Ganjar dapat mewujudkannya.
“Mari kita dukung Pak Ganjar. Agar tanah adat yang dikuasai oleh industri dapat dikembalikan. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang!” ungkap Cornelis. (hdl)