Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dalam sebuah seremoni di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6) malam. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Pengangkatan Hasoloan Manalu dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Menurutnya, fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi yang dilakukan BPKP selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Khofifah menilai pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP Jawa Timur bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi. Ia menekankan pentingnya komunikasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan yang lebih berkualitas.
Menurut Khofifah, keberadaan BPKP selama ini tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dan penasihat terpercaya bagi pemerintah daerah. Pendekatan assurance dan consulting yang diterapkan BPKP dinilai mampu memperkuat upaya pencegahan penyimpangan, deteksi dini terhadap potensi risiko, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas dukungan dan sinergi yang selama ini diberikan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan berbagai program pembangunan di Jawa Timur. Pendampingan dan rekomendasi yang diberikan BPKP disebut menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Khofifah berharap hubungan antara Pemprov Jawa Timur dan BPKP semakin produktif, terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih detail dan berbasis data. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan daerah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan strategis di tingkat nasional.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair yang sebelumnya memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur. Ia menilai kontribusi dan kerja sama yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Abul Chair memberikan dampak positif terhadap berbagai capaian pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.
Kepada Hasoloan Manalu, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar pengalaman dan kompetensi yang dimiliki dapat semakin memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah. Ia optimistis kepemimpinan baru di BPKP Jawa Timur akan mampu mendukung berbagai agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
Khofifah juga menegaskan bahwa penguatan kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta akuntabilitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan program.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, menyampaikan harapan agar sinergi yang telah terjalin antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur terus diperkuat. Ia menilai amanah yang diemban oleh pimpinan baru BPKP Jawa Timur merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Sally menegaskan komitmen BPKP untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan Presiden. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru di BPKP Jawa Timur, diharapkan penguatan pengawasan, akuntabilitas keuangan, dan efektivitas pembangunan dapat semakin ditingkatkan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (usm/hdl)
