Jakarta (pilar.id) – Universitas Paramadina telah menggelar diskusi publik bertema Literasi Media Berbasis Politik sebagai langkah awal menyambut Kampanye Pemilu 2024.
Acara ini diselenggarakan di Aula Nurcholish Madjid dan merupakan kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Diskusi ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa Ilmu Komunikasi dari wilayah Jabodetabek.
Diskusi dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini dan Dr. Tatok Djoko Sudiarto, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban.
Narasumber utama dalam acara ini antara lain Erik Ardiyanto, Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU RI, Agung Indra, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, serta Tulus Santoso, Komisioner KPI Pusat.
Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU RI, dalam forum tersebut mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia menekankan pentingnya literasi media sebagai alat refleksi dan membantu pemilih muda dalam memahami isu-isu politik yang berkembang di media sosial.
Yulianto juga merinci visi KPU untuk mewujudkan pemilu yang adil dan menyatukan anak bangsa, dengan pemilih muda memiliki peran signifikan dalam menentukan arah nasional.
Agung Indra, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, membahas upaya Bawaslu dalam menciptakan media sosial yang humanis.
Ia menyoroti pentingnya literasi digital dan pemahaman hukum sebagai faktor kunci untuk mengatasi disinformasi dan ujaran kebencian.
Agung mengungkapkan bahwa Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi website yang melanggar hukum serta melibatkan masyarakat dalam penanggulangan disinformasi.
Tulus Santoso, Komisioner KPI Pusat, memaparkan peran KPI dalam Pemilu, menekankan literasi media sebagai kunci dalam mengakses, menganalisis, dan memproduksi informasi dengan nalar kritis. KPI berkomitmen untuk mengawasi isi siaran, mempromosikan literasi pemilu dalam penyiaran, dan berkolaborasi dengan gugus tugas untuk mengatasi hoaks pada Pemilu 2024.
Erik Ardiyanto, Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, memberikan perspektif mendalam tentang strategi Komunikasi Politik. Menurutnya, demokrasi harus menciptakan meritokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemilihan tanpa adanya privilese atau hak istimewa. Ia menekankan pentingnya mengikuti peraturan yang berlaku dalam upaya membangun demokrasi yang sehat.
Disinformasi dan ujaran kebencian merupakan tantangan nyata, terutama di periode pemilu. Erik Ardiyanto menyampaikan bahwa masyarakat, pengawas politik, dan media memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan iklim komunikasi yang positif. Literasi, meliterasi, dan terliterasi menjadi kunci untuk menciptakan pemilu dan masyarakat yang bijaksana dan arif. (rio/hdl)