Jakarta (pilar.id) – Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023 – 2024. Apel berlangsung di Silang Monas Jakarta pada Selasa (17/10/2023).
Operasi Mantap Brata ini melibatkan 2.926 prajurit dari TNI, Polri, dan instansi terkait, yang akan berperan aktif dalam pengamanan Pemilu 2024.
Apel gelar pasukan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu. Apel ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian kegiatan pengamanan Pemilu 2024.
Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 222 hari, dibagi menjadi prioritas 1 dan prioritas 2. Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat kerawanan gangguan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024. Terdapat 12 Polda yang masuk dalam prioritas 1 atau daerah yang sangat rawan, sementara 22 Polda lainnya termasuk dalam prioritas 2 atau daerah yang rawan.
Setelah pelaksanaan apel kesiapan, Kasum TNI turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan pernyataan bersama partai politik peserta Pemilu pada Deklarasi Pemilu Damai.
Pernyataan bersama ini mencakup komitmen untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Selain itu, juga menekankan pentingnya melaksanakan kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, dan berintegritas, tanpa penyebaran informasi palsu (hoax), politisasi SARA, dan politik uang. Ketiga, kesepakatan mencakup komitmen untuk melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
Selain Kasum TNI, beberapa tokoh penting juga hadir dalam apel gelar pasukan, antara lain Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty, Kabaintelkam Polri Komjen. Pol. Drs. Suntana, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad, dan Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Karyoto Hasan.
Operasi Mantap Brata merupakan upaya bersama dari TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam apel ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan keamanan dalam proses demokrasi di Indonesia. (hdl)