Jakarta (pilar.id) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah memastikan bahwa tiga warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Niger aman, meskipun negara tersebut sedang mengalami kudeta yang dilancarkan oleh militer terhadap pemerintah terpilihnya.
Meskipun tidak memiliki perwakilan di Niger, pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap WNI yang berada di negara Afrika Barat tersebut melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abuja di Nigeria, yang wilayah akreditasinya meliputi Niger.
“Dari informasi yang kami terima, ada tiga WNI yang bekerja di daerah Taaoua, dan mereka sudah dihubungi oleh KBRI dan dipastikan dalam kondisi aman,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Selain itu, KBRI juga mencatat satu WNI lainnya yang bekerja di Ibu Kota Niamey, namun saat kudeta berlangsung pada 26 Juli 2023 lalu, yang bersangkutan sedang mengambil cuti dan telah pulang ke Indonesia.
“KBRI Abuja bersama konsul kehormatan kita di Niger akan terus memantau situasi di sana,” tambah Judha.
Sebelumnya, pada awal pekan ini, tentara Niger yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara (CNSP) mengumumkan kudeta melalui siaran televisi, tak lama setelah menahan Presiden Mohamed Bazoum di kediamannya.
Kudeta tersebut mereka dalilkan sebagai respons terhadap situasi keamanan yang memburuk dan pemerintahan yang dianggap buruk.
Presiden Bazoum sendiri terpilih pada tahun 2021 sebagai Presiden Niger dalam proses transisi kekuasaan demokratis pertama sejak negara ini meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960.
Dalam konteks ini, junta militer yang mengambil alih kekuasaan di Niger pekan lalu juga menuduh pemerintah Prancis berencana untuk melakukan serangan guna membebaskan Presiden Bazoum yang ditahan serta mengembalikan pemerintahan yang telah digulingkan.
Di sisi lain, Prancis membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah Prancis hanya berupaya melindungi warganya dan kepentingannya di Niger.
Kondisi politik di Niger juga telah menarik perhatian dari organisasi internasional, seperti Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah negara, termasuk Prancis, yang telah mengutuk tindakan junta yang telah menggulingkan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis di negara tersebut. (mas/hdl)
