Ringkasan Berita
- Segmen buruh menjadi peserta terbesar program BP Tapera pada 2025.
- Menaker Yassierli dorong optimalisasi kepesertaan pekerja yang belum memanfaatkan program.
- Kemnaker siap bantu pemetaan kebutuhan hunian secara komprehensif.
- Rapat komite bahas pelaksanaan program dan rencana kegiatan BP Tapera 2026.
- Pemerintah perkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk hunian layak pekerja.
Jakarta (pilar.id) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pekerja atau buruh menjadi kelompok peserta terbesar dalam capaian program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sepanjang 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri rapat komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut Yassierli, capaian tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi buruh dalam program pembiayaan perumahan. Namun demikian, ia menilai masih terdapat ruang optimalisasi bagi pekerja yang belum memanfaatkan skema Tapera.
Kemnaker Siap Pemetaan Kebutuhan Hunian Pekerja
Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia siap memperkuat sinergi dengan BP Tapera, khususnya dalam memetakan kebutuhan program secara lebih komprehensif.
Pemetaan tersebut mencakup besaran kebutuhan hunian, grand design program, lokasi pembangunan, hingga preferensi jenis rumah yang diinginkan pekerja.
Pada 2025, Kemnaker juga tercatat mendukung sosialisasi program Tapera di 10 titik berbeda guna meningkatkan literasi dan partisipasi pekerja.
Dorong Perluasan Kemitraan dan Akses Hunian Layak
Yassierli menilai masih terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan oleh BP Tapera. Untuk itu, ia mendorong lembaga tersebut memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan agar program hunian layak bagi buruh dapat terealisasi lebih luas dan tepat sasaran.
Upaya ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pekerja terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.
Rapat Dihadiri Sejumlah Menteri dan OJK
Rapat komite tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola, pembiayaan, dan pengawasan program Tapera.
Dengan sinergi yang lebih solid, pemerintah berharap program perumahan pekerja dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan menjangkau lebih banyak buruh di berbagai sektor. Hunian layak dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hidup tenaga kerja Indonesia. (usm/hdl)
