Jakarta (pilar.id) – Tentara Nasional Indonesia terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi dengan menetapkan lima satuan kerja (satker) sebagai peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026. Kelima satker tersebut meliputi Babinkum dan HAM TNI, Pusat Penerangan TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, serta Satkomlek TNI.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI 2026 yang digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum TNI Candra Wijaya yang mewakili Kepala Staf Umum TNI Richard Tampubolon, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam arahannya, Kasum TNI menekankan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus utama yang didorong adalah penerapan digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inovatif, dan akuntabel.
Pencapaian predikat WBK ini dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun sistem kerja yang bersih dan berintegritas di tubuh TNI. Selain itu, keberhasilan tersebut juga mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan pengawasan internal.
Kasum TNI turut memberikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis reformasi birokrasi di lingkungan TNI. Ia menegaskan pentingnya peran pimpinan dalam memperkuat komitmen organisasi, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.
Dalam forum yang sama, TNI juga menetapkan sejumlah satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan. Beberapa di antaranya adalah RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit dan masyarakat luas. TNI menilai sektor kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada publik.
Melalui berbagai langkah ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan tuntutan modernisasi birokrasi di era digital. (usm)
