Denpasar (pilar.id) – Pulau Dewata, Bali akan menjadi tempat penyelenggaraan puncak rangkaian pertemuan Keketuaan G20. Ada banyak perwakilan dari negara anggota G20 yang datang ke Bali pada gelaran tersebut. Sehingga, menurut Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali akan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Bali.
“Masyarakat Bali harus optimistis dengan dipilihnya Bali sebagai lokasi pertemuan utama, meskipun sudah dua tahun pertumbuhan ekonomi Bali negatif,” kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Bali Rizki Ernadi Wimanda di Denpasar, Rabu (26/1/2022).
Pada 2020, ekonomi Bali terkontraksi sebesar 9,31 persen (yoy) dan berlanjut sampai triwulan III 2021 juga masih terkontraksi 2,91 persen (yoy).
Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Indonesia, dengan rangkaian kegiatan Keketuaan G20 Indonesia yang diselenggarakan di Provinsi Bali akan dapat menyumbang sekitar 0,14 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Kemudian terhadap nilai tambah bruto sebesar Rp209 miliar, income sebesar Rp94,6 miliar dan dari sisi tenaga kerja meningkat 1,68 persen.
Peningkatan-peningkatan itu, kata Rizki, karena dengan kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengikuti KTT G20 di Provinsi Bali serta ditambah dengan para panitia acara yang jumlahnya juga lumayan besar.
“Presidensi G20 akan memberikan dampak bagi sektor perdagangan, jasa transportasi, akomodasi makan dan minum dan berbagai jasa lainnya,” kata Rizki pada acara Capacity Building Media itu.
Dari sebanyak 157 pertemuan yang dilaksanakan dalam rangkaian Keketuaan G20 Indonesia pada 2022 ini, kata Rizki, mayoritas akan dilaksanakan di Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Sedangkan sisanya tersebar di sejumlah provinsi lainnya di Tanah Air.
Ia juga mencontohkan dari pertemuan FCBD yang pertama pada Desember 2021 yang mengawali rangkaian pertemuan Keketuaan G20 Indonesia telah meningkatkan okupansi hotel di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
“Okupansi hotel di kawasan ITDC Nusa Dua pada Desember 2021 yang sebelumnya 23,6 persen, meningkat menjadi 46 persen setelah dilaksanakan pertemuan FCBD yang pertama itu,” katanya pada acara yang dipandu oleh ekonom ahli KPwBI Bali Donny Heatubun tersebut.
Tak hanya itu, kata Rizki, sejumlah kementerian dan lembaga yang telah silih berganti melakukan pertemuan-pertemuan di Bali dan juga melaksanakan program “Bekerja dari Bali”.
Ia pun kembali mengingatkan agar pelayanan yang diberikan tentunya harus prima dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti halnya para delegasi yang hadir pada acara Desember 2021 itu yang telah memberikan kesan luar biasa terhadap apa yang sudah disiapkan Bali. (fat/tra)
