Jakarta (pilar.id) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Arab Mesir, Sameh Shoukry di Jakarta.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendiskusikan mengenai keterlibatan kedua negara dalam COP27 UNFCCC mendatang. Selain itu juga kedua pihak menjajaki potensi kerja sama bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah menjelaskan, kunjungan Menteri Luar Negeri Mesir ini merupakan kunjungan resmi dengan membawa pesan penting dari Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi kepada Presiden Joko Widodo. Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Arab Mesir dalam kapasitasnya sebagai Presiden COP 27 UNFCCC.
“Paska COP26 UNFCCC Glasgow, yang menghasilkan Pak Iklim Glasgow kedua negara menekankan pentingnya pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang,” kata Nunu, Sabtu (19/3/2022).
Dalam pertemuan bilateral ini, kedua Menteri melakukan penandatanganan MoU bidang perlindungan lingkungan dan kerja sama pembangunan berkelanjutan.
Melalui penguatan hubungan bilateral melalui MoU tersebut, maka kedua negara sepakat untuk kerja sama dalam bidang pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan lindung; perubahan iklim; penanganan limbah; pengelolaan Bahan dan limbah berbahaya; pendidikan dan kesadaran lingkungan; energi terbarukan; dan pengendalian polusi.
Memanfaatkan pertemuan ini, Menteri Siti memberikan penjelasan perihal kebijakan FOLU Net Sink 2030 dan implementasinya. Indonesia telah menargetkan pemenuhan FoLU Net Sink pada 2030 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan Perjanjian Paris.
FoLU Net Sink 2030 menyiratkan bahwa berbagai langkah kebijakan, dan implementasi terkait kehutanan dilakukan, sehingga pada tahun 2030 emisi karbon menjadi netral, dan penyerapan/penyimpanan karbon alam akan lebih besar daripada emisi karbon di sektor kehutanan.
“Sektor FoLU, yang berkontribusi terhadap 60 persen target pengurangan emisi Indonesia, akan mencapai Penyerapan Karbon Bersih pada tahun 2030 dan “Net Zero” pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata dia.
Capaian FoLU Net Sink akan dilakukan melalui: pencegahan/penurunan laju deforestasi hutan; degradasi hutan konsesi; pembangunan hutan tanaman; pengelolaan Hutan Lestari; rehabilitasi dengan rotasi dan non-rotasi; pengelolaan lahan gambut; konservasi keanekaragaman hayati; dan pengelolaan nangrove.
Selanjutnya, setelah 2030 Sektor FOLU ditargetkan sudah dapat menyerap GRK bersamaan dengan kegiatan penurunan emisi GRK dari aktivitas transisi energi atau dekarbonisasi serta kegiatan eksplorasi sektor lainnya, tidak terkecuali sektor pertanian, untuk mencapai netral karbon/net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Pada 24 Februari 2022 telah ditandatangani Keputusan Menteri LHK nomor 168 mengenai Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang diharapkan dapat dapat meningkatkan upaya bersama semua pihak secara simultan dan sistematis dalam pengendalian perubahan iklim.
Melalui Keputusan Menteri LHK ini, maka operasional pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari, serta tata kelola lingkungan dan karbon.
Tahun ini, baik Indonesia maupun Mesir, mempunyai peran sangat penting berkaitan dengan agenda internasional yang diselenggarakan selama 2022. Peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dan Mesir sebagai Presiden COP27 UNFCCC memberikan kesempatan lebih luas bagi kedua negara untuk menyinergikan agenda internasional berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim.
“Dalam perspektif sejarah, Indonesia dan Mesir memiliki hubungan baik mengingat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Kedua negara mempunyai posisi sama utamanya dalam menjaga perdamaian dunia,” pungkasnya. (her/fat)
