Jakarta (pilar.id) – Delegasi Pemerintah Republik Indonesia melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza melalui Mesir, Senin (6/11/2023). Bantuan seberat 26,5 ton ini merupakan bagian dari pengiriman tahap pertama yang sebelumnya dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (4/11/2023) lalu.
Dalam penerbangan ini, bantuan diangkut menggunakan pesawat charter Airbus A330 yang dikoordinasikan oleh Mabes Polri. Irjen Pol. Krishna Murti, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, menjelaskan bahwa bantuan yang dikirimkan mencakup 100 tenda peleton, obat-obatan, dan alat kesehatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan.
“Dukungan Polri meliputi 100 tenda peleton yang masing-masing dapat menampung 50 orang, sehingga totalnya mampu menampung 5.000 orang, serta 1.000 selimut dan jaket musim dingin,” ungkap Krishna.
Pesawat charter ini direncanakan mendarat di Bandara El Arish, Mesir, dan dijadwalkan tiba 1 jam 30 menit sebelum kedua pesawat C-130 Hercules yang telah berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (04/11/2023).
“Setelah tiba di Bandara El Arish Mesir, bantuan ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk kemudian diterima oleh Bulan Sabit Mesir dan selanjutnya akan diangkut ke Gaza dengan dukungan Pemerintah Mesir,” jelasnya.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menambahkan bahwa bantuan alat-alat medis yang diangkut mencapai berat 7 ton. Bantuan ini mencakup peralatan darurat untuk bedah minor, obat-obatan, serta makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
“Selain itu, juga dibutuhkan hygiene kit untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Jadi, secara keseluruhan beratnya sekitar 7 ton, dan alat-alat medis untuk rumah sakit akan dikirimkan dalam kloter kedua,” ungkap Sumarjaya.
Dalam penerbangan ke El Arish, Mesir, turut serta Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Krishna Mukti, Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri Brigjen Pol. Yaya Ahmudiarto, serta Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo. (hdl)
