Jakarta (pilar.id) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara sembarangan kepada BUMN. Terutama bagi BUMN yang dinilai tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Erick juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa pemberian PMN ke depan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Caranya dengan melakukan penilaian dan analisa secara menyeluruh terhadap kinerja BUMN.
BUMN-BUMN yang tidak sehat secara korporasi dan tidak menghasilkan keuntungan serta manfaat bagi masyarakat, tidak akan diberikan PMN lagi.
“Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/3/2022).
Menteri BUMN mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan. Saat ini, kata Erick, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan menteri teknis lainnya.
Dia mengambil contoh pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam menyepakati kebutuhan PMN BUMN.
“Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di jalur yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya,” kata Erick.
Erick Thohir mengatakan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp377 triliun pada 2020. Sementara jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4 persen dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi.
Menteri BUMN menyebut PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Erick menyampaikan transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun.
“Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat,” kata Erick.
Mantan Presiden Inter Milan itu juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. Bursa Indonesia kini tercatat sebagai salah satu bursa terbaik di Asia secara sisi pertumbuhan.
“Karena salah satunya aksi korporasi BRI yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia. Oleh karena itu bursanya sangat positif, jadi dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif,” ujar Erick. (fat/antara)
