Jakarta (pilar.id) – Pemilihan telah dilakukan dalam pertemuan Dewan Gubernur World Water Council (WWC) ke-9 di Dakar, Senegal pada 19 Maret 2022 dan Bali terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada 2024.
Hal tersebut dinyatakan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/3/2022). Dalam pemilihan itu, Bali bersaing dengan Roma, Italia. Untuk terpilih, kandidat harus memperoleh dukungan terbanyak, yakni minimal 19 dari 36 suara.
Bali dinyatakan terpilih setelah memperoleh 30 suara dalam pemilihan tersebut. Terpilihnya Bali merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran kepemimpinan dan komitmen Indonesia
dalam isu pengelolaan air, kata Kemenlu RI dalam keterangan tertulisnya.
Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu elemen penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kemenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia secara konsisten terus berupaya berkontribusi mendorong pencapaian SDGs Global, termasuk di bidang akses terhadap air bersih dan sanitasi.
WWF ke-10 akan mengangkat tema “Water for Shared Prosperity” yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini, di saat ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan bagi banyak negara.
Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target No.6 dari SDGs, yaitu terkait hak atas air bersih dan sanitasi.
Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang terpilih sebagai tuan rumah WWF. Hal itu dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia di bidang manajemen sumber daya air.
WWF merupakan kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang membahas pengelolaan sumber daya air melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diprakarsai oleh World Water Council (WWC), WWF diselenggarakan setiap tiga tahun dan telah berlangsung secara rutin sejak 1997.
Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan ke-10 WWF tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi berbagai instansi terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Provinsi Bali. (din/Antara)
