Mataram (pilar.id) – Karena banyaknya persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga mahalnya penjualan kamar hotel membuat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Gubernur Zulkieflimansyah mengevaluasi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pada event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 (MotoGP).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi menegaskan, permintaan evaluasi itu karena banyaknya masalah yang timbul dilapangan.
“Kami minta kinerja seluruh OPD dievaluasi, jika ada yang tidak beres terhadap kinerja OPD yang tidak sesuai harapan dalam event MotoGP, tentunya Gubernur punya otoritas misalkan merolling pimpinan OPD,” tegasnya, di Mataram, Selasa.
Ia menilai ada kurangnya koordinasi antar-OPD dan stakeholder yang ada, sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satu contoh persoalan kamar hotel. “Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking. Faktanya di lapangan, banyak kamar hotel tidak bisa terjual. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi
dengan asosiasi perhotelan dalam perkara ini,” ucap Satriawandi.
Satriawandi juga menuturkan, hasil serapan di masyarakat yang sangat menonjol yakni pengaturan transportasi, tidak terpenuhi full booking kamar hotel sehingga tersisa 6.000-an kamar tidak dihuni, kenapa bisa terjadi. Artinya ada yang kurang dalam koordinasi dengan Asosiasi perhotelan.
“Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka. Regulasi penjualan tiket yang jelas itu seperti apa, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjual tiket itu,” tegas anggota DPRD Dapil Kabupaten Lombok Tengah ini pula.
Meski demikian, Satriawandi tidak menampik bahwa pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika sukses digelar, sehingga mampu membawa nama baik NTB di kancah dunia. Hal ini menurutnya, tidak lepas dari peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan koordinasi Forkopimda Provinsi NTB dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga terlaksananya event MotoGP dengan sukses,” terangnya.
Oleh karena itu, terlepas dari kekurangan tersebut, dirinya menegaskan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika bukan hanya milik Lombok, NTB. Melainkan sudah milik bangsa dan negara. “Kehadiran sirkuit sudah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun catatan namanya juga manusia ada kelebihan dan kekurangan. Terhadap kekurangan inilah kita evaluasi dalam rangka meningkatkan keamanan, pelayanan, aturan transportasi, pengaturan lalu lintas maupun penginapan. Ini jadi konsen kita tata kembali, sehingga kejadian arus lalu lintas tidak terulang lagi,” cetusnya. (din/Antara)
