Jakarta (pilar.id) – Pemerintah mengirim sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. Alih-alih menaikkan harga, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak jebol, salah satunya dengan merelokasi anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah harus lebih sensitif dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah tidak mementingkan rakyat.
Terkait tambal sulam APBN untuk menyubsidi BBM subsidi, Tauhid berpandangan, alternatif untuk menutupi beban APBN bukan hanya dari anggaran IKN, tapi bisa dari anggaran lainnya. Misalkan dari perjalanan dinas hingga agenda-agenda yang tidak penting di tengah situasi saat ini.
“Tapi tampaknya tidak kelihatan sensitivitasnya pemerintah. Contohnya soal pengumuman kenaikan gaji PNS. Kok bisa lagi di tengah kesusahan rakyat malah dilakukan pengumuman kenaikan gaji PNS dan gaji ke-13?” kata Tauhid, Sabtu (16/4/2022).
Lalu, cara yang berikutnya ialah dengan memanfaatkan windfall dari kenaikan harga batu bara maupun komoditas. Kalau harga komoditas naik, maka otomatis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga naik.
Alternatif selanjutnya ialah menekan atau mengurangi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan dialihkan untuk menutupi beban APBN karena menyubsidi BBM subsidi dan di sektor energi.
“Jadi tanpa harus mengganggu anggaran IKN, sebenarnya ada windfall yang bisa dilakukan di belanja K/L,” kata dia.
Meski demikian, kebijakan merelokasi anggaran IKN juga bisa dijadikan pilihan untuk digunakan menyubsidi BBM. Lagipula, kata Tauhid, belum banyak yang direncanakan dari pembangunan IKN, baru penetapan UU.
Menurut dia, sekalipun anggaran IKN direlokasi, namun pembangunannya tetap akan berjalan. “Tapi tahap awal ini harus sensitif, ada kebutuhan masyarakat yang lebih penting ketimbang IKN. Nanti secara politik baik juga buat Presiden Jokowi. Masa bangunan mercusuar bagus tapi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari malah susah,” tegasnya. (her/din)
