Jakarta (pilar.id) – Beberapa tahun terakhir, konflik agraria menjadi salah satu isu yang kerap muncul di tengah rencana pembangunan infrastruktur pemerintah. Salah satu yang beberapa waktu lalu menyita banyak perhatian adalah konflik agraria di Desa Wadas.
Demi mencari solusi dan menyelesaikan berbagai konflik agraria di Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan kepada jajarannya untuk melakukan kerja sama lintas sektor dengan kementerian-lembaga terkait.
Kerja sama lintas sektor demi menyelesaikan konflik agraria ini akan jadi salah satu program pertama dari Menteri yang baru diangkat oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu tersebut.
“Memang kita semuanya sudah berupaya untuk menyelesaikan secara administratif. Secara administratif dikeluarkan sertifikat, memiliki kekuatan hukum. Namun ada hal yang penting yang harus kita juga pelajari, karena permasalahan agraria ini juga menyangkut instansi-instansi lain, kita harus duduk bersama,” kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Hadi menyampaikan hal tersebut kepada jajarannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur saat meninjau lahan yang terdapat konflik agraria antara BUMN dengan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN mengunjungi lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Minggu (19/6). Pada lahan tersebut terdapat tumpang tindih kepemilikan di mana masyarakat pekebun memiliki Sertipikat Hak Milik di atas lahan yang sama.
Menurut Menteri Hadi, konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi berlarut-larut. “Solusinya adalah seperti di Desa Tegalrejo, harus dilaksanakan kegiatan perekonomian, tapi kita juga harus mencarikan solusi untuk masyarakat. Apakah masyarakat diberikan Hak Pakai karena mereka sudah menguasai tanah, sambil menunggu batas waktu habisnya HGU yang sesuai dengan perizinan,” katanya.
Hadi juga meminta jajarannya untuk melakukan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024. “Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan percepatan. Sudah di-breakdown masing-masing kabupaten sampai dengan kecamatan, dipetakan jalannya untuk menyelesaikan target,” tegas Hadi yang merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.
Dia mengatakan bahwa terdapat keinginan masyarakat yang tinggi terkait dengan program PTSL, sehingga program tersebut harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Dia meminta agar waktu pengurusan sertifikat program PTSL juga disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat untuk keterbukaan publik.
“Terkait dengan waktu pengurusan sertifikat ini juga perlu kita sampaikan keterbukaan kita kepada mereka, bahwa proses untuk sertifikat itu ada mulai pendaftaran, kemudian pengukuran, setelah itu ada proses validasi, apakah dokumen-dokumen itu sudah lengkap, bermasalah atau tidak,” katanya.
Dalam melaksanakan PTSL, Hadi meminta pengawalan dari aparat yaitu baik Bintara Pembina Desa (Babinsa) maupun Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
“Kami menjadi pejabat di sini ditunjuk karena kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai kebutuhan hidupnya, namun tetap pada koridor hukum yang ada di Indonesia,” kata Hadi. (fat)
