Jakarta (pilar.id) – Sejak menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2019, Lili Pintauli Siregar selalu mendapatkan sorotan tajam. Bukan karena prestasi yang ia catatkan, melainkan karena tindakan-tindakan kontroversial dan melanggar kode etik di KPK.
Nama Lili Pintauli sempat naik tajam jadi bahan perbincangan ketika ia, diduga membocorkan informasi perkara kepada tersangka mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrizal. Setelah itu, Lili juga diduga menerima gratifikasi tiket untuk menonton gelaran balap motor internasional MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika.
Akibat perbuatannya tersebut, Lili Pintauli pun diperiksa oleh Majelis Sidang Etik terkait dengan pelanggaran kode etik yang ia lakukan. Namun, karena Lili Pintauli telah mengundurkan diri, sidang etik yang harus ia jalani pun saat ini digugurkan dan tak akan dilanjutkan lagi.
Penghentian sidang etik tersebut, menurut Dewan Pengawas (Dewas) KPK wajar dilakukan karena Lili Pintauli, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Presiden (Keppres), bukan lagi bagian dari KPK.
“Menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud,” kata Ketua Majelis Sidang Etik Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (11/7/2022).
Selanjutnya, kata Tumpak, pihaknya memerintahkan kepada Kepala Sekretariat Dewan Pengawas untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK
Tumpak juga menjelaskan bahwa telah terbit Keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang telah memberhentikan Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK.
“Maka terperiksa tidak lagi berstatus sebagai insan komisi yang merupakan subjek hukum dari Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK sehingga dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi kepada terperiksa dengan demikian cukup alasan bagi majelis etik untuk menyatakan persidangan etik gugur,” ucap Tumpak.
Sebelumnya, Staf Khusus Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Lili
“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar (LSP) telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pemberhentian LPS,” kata Faldo kepada wartawan di Jakarta pada Senin.
Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. (fat)
