Surabaya (pilar.id) – Beberapa waktu lalu, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi. Pengumuman ini langsung disampaikan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Seperti yang sudah-sudah, kenaikan harga BBM langsung memberi dampak pada harga sejumlah produk dan jasa. Beberapa kalangan bahkan terang-terangan memprotes kenaikan harga tersebut.
Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Dr Wisnu Wibowo menilai, Indonesia sedang menghadapi tantangan sustainability fiscal sehingga kesimbangan APBN harus terus dijaga dengan memastikan defisit tidak mencapai tiga persen terhadap PDB.
“Kalo kemudian (Subsidi) tidak dikendalikan, maka akan menggerus alokasi APBN untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produktif lainnya yang sebenarnya tidak kalah strategis dan pentingnya,” kata Wisnu.
Ia menegaskan, perbaikan skema penyaluran subsidi harus menjadi prioritas. Menurutnya, kunci dari pemberian subsidi ialah efektif dan tepat sasaran. Pemulihan serta perbaikan sistem yang terintegrasi agar dapat memilah sasaran dengan tepat perlu ditingkatkan.
Basis data, ujarnya, dapat dibangun dengan optimalisasi aplikasi My Pertamina. Memang, setiap perubahan akan memberikan efek kejut terhadap masyarakat. Bagi Wisnu, pengendalian subsidi dapat dilakukan dengan penyesuaian harga ataupun dengan penurunan kuantitas, tentunya regulasi menjadi kunci.
“Kita lihat di pertamina, di SPBU, kan belum ada. Siapapun itu boleh untuk mengakses jenis BBM yang bersubsidi, misalnya solar, premium, pertalite. Sebagian besar komponen subsidi ada di pertalite yang banyak dikonsumsi masyarakat,” tambah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair tersebut.
Tingkat kenaikan harga BBM yang cukup besar, yakni sekitar 30 persen, tentu berdampak di berbagai sektor. Bagi sektor industri, banyak yang menjadikan bahan bakar sebagai input, sehingga ketika input mengalami kenaikan, harga di pasaran pun demikian. Selain itu, beberapa pembangkit listrik juga menggunakan tenaga diesel. Akhirnya, konsumen pun akan terdampak.
“Kenaikan BBM dalam jangka pendek pasti akan berdampak, baik bagi sektor rumah tangga maupun industri. Kepada rumah tangga, pasti akan menambah beban biaya hidup,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, dampak kepada inflasi yang meningkat pun akan mencederai masyarakat. Hal tersebut akan mengurai nilai riil dari uang yang dimiliki. Padahal, kenaikan upah minimum tidak sebesar inflasi tahun ini yang diperkirakan akan melebihi lima persen apabila tidak dikendalikan dengan baik. Akhirnya, efek domino akan mengenai masyarakat.
“Di sisi lain, suku bunga Bank Indonesia pun sudah mulai meningkat. Artinya, nanti suku bunga pinjaman juga bisa meningkat,” tambahnya.
Kenaikan suku bunga pastinya akan semakin membebani masyarakat, dengan kenaikan nominal angsuran. Dikhawatirkan, hal tersebut akan meningkatkan angka kemiskinan karena efek yang dihasilkan. Dan menambah deretan golongan masyarakat miskin ataupun rentan miskin.
“Skema subsidi yang diberikan hanya menjangkau untuk kelompok miskin. Belum atau tidak menjangkau kelompok rentan miskin yang jumlahnya berlipat,” jelasnya.
Pada akhir, ia menghimbau untuk masyarakat selalu siap dengan keadaan ekonomi yang dinamis. Disisi lain, setiap keputusan ekonomi tidak hanya diambil karena faktor ekonomi, melainkan banyak intervensi dari lainnya. (feb/hdl)
