Kediri (pilar.id) – Terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, yang dirilis pada 1 September 2022, bahwa nilai tukar petani (NTP) Jawa Timur pada bulan Agustus 2022 naik dari bulan sebelumnya sebesar 0,66 persen yaitu dari 102,66 menjadi 103,33.
Sementara perkembangan NTP bulan Agustus 2022 (year-on-year) juga mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen yaitu dari 100,06 menjadi 103,33.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa capaian produksi padi di provinsi tersebut tercatat terbesar secara nasional yang juga diikuti dengan naiknya NTP di Jatim.
“Dengan meningkatnya NTP, saya yakin bahwa kesejahteraan petani di pedesaan juga meningkat pula. Terima kasih para petani se-Jatim atas peran besarnya,” ungkap Khofifah di Kediri, Minggu.
Pihaknya bersyukur dengan capaian itu. Pemprov Jatim saat ini juga terus mendorong untuk memperkuat Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Dengan itu pula, diharapkan inflasi juga terjaga.
Jatim selama ini juga termasuk salah satu Provinsi Lumbung Pangan Nasional. Hal tersebut ditunjukkan pada sektor pertanian. Pada tahun 2020 dan 2021 Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi padi nomor satu nasional yaitu sebesar 9,94 juta ton gabah kering giling (GKG).
Di samping itu, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi nomor satu nasional untuk komoditas jagung, cabai rawit, bawang merah, mangga, pisang, dan mawar.
Komoditas pangan lain kontribusinya juga besar, meliputi sapi potong, sapi perah, ayam petelur, daging, telur, susu, gula kristal tebu, tembakau dan garam yang juga merupakan nomor satu nasional. Jawa Timur juga merupakan eksportir tertinggi nasional untuk komoditas perikanan meliputi ikan tuna, cakalang, tongkol dan udang.
Ditambahkannya guna memperkuat Jatim sebagai lumbung pangan nasional dengan mendorong berkembangnya food estate serta pekarangan pangan lestari menjaga ketahanan pangan.
Food estate atau lumbung pangan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan.
“Untuk menjaga ketahanan pangan, penting melibatkan banyak pemangku kebijakan dari hulu hingga hilir. Mulai dari sarana prasarana, alat dan mesin pertanian, petani atau gabungan kelompok tani, penjamin komoditas hasil tani (offtaker), hingga industri modern,” jelasnya.
Mantan Menteri Sosial RI ini juga percaya jika pengembangan program pekarangan pangan lestari di maksimalkan yang disertai dengan inovasi, kolaborasi dan inisiasi berbagai pihak strategis, ketahanan pangan di Jatim bisa berkembang pesat dan berdaulat.
“Semoga dengan kerjasama dan dukungan berbagai pihak strategis ketahanan pangan bisa terus tingkatkan untuk mencapai ketahanan pangan yang berdaulat,” tutup Gubernur Khofifah. (din/antara)
