Jakarta (pilar.id) – Pengamat Politik dan Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli, mengatakan, apabila pada 2023 betul terjadi krisis ekonomi, bisa jadi wacana penundaan pemilihan umum akan dimunculkan lagi oleh kelompok kepentingan dengan alasan krisis ekonomi.
“Sama seperti ketika pemulihan paskakrisis Covid-19, sudah dimunculkan wacana penundaan pemilu. Meski hasil-hasil survei menolak wacana penundaan,” kata Romli dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).
Menurutnya, wacana penundaan pemilu tersebut harus diantisipaisi, karena sangat tidak relevan. Terkait kritis apakah Indonesia bisa menjalankan pemilu, kata dia, hal itu telah terbukti saat terjadi krisis 1999 di Tanah Air.
Begitu pula ketika krisis Covid-19 pada 2020, pemerintah tetap dapat menyelenggarakan pilkada dengan sukses. Hal itu adalah bukti empiris, bahwa krisis tidak ada hubungannya dengan hajatan politik.
Oleh sebab itu, pemilu harus tetap dilaksanakan karena terkait kekuasan tertinggi yang ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Pemilu tidak boleh ditunda, apalagi wacana perpanjangan jabatan.
“Kedaulatan rakyat bisa dipotret via survei-survei di atas. Survei Indikator Politik dan LSI mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” ujarnya.
Apalagi terkait amanah konstitusi, pasal 7 UUD 1945 dan pasal 22 tentang pileg yang dibatasi hanya 5 tahunan. Bukan hal mudah mengganti amendemen konstitusi bila ingin perpanjangan jabatan presiden.
Pemilu adalah alat legitimasi kontrak politik dalam memilih pemimpin. Maka harus dipegang teguh konsitusi. “Tidak ada alasan menunda pemilu karena alasan anggaran,” kata dia.
Untuk itu, lanjutnya, perlu direkomendasi dan dilakukan evaluasi pendanaan terkait pemilu. KPU harus menyisir apa saja yang perlu dihemat dan dilakukan. Pasalnya, era pilkada lalu telah dihemat dengan kampanye tatap muka via daring saja. Termasuk juga anggaran pemerintah dan penghematan anggaran DPR.
Tidak perlu ada reses DPR. Proyek mercusuar harus di setop. Pemilik kedaulatan rakyat dengan pemilu 2024 jangan sampai dihilangkan. Sebab, terdapat 301 negara yang ketika krisis covid-19 tetap laksanakan pemilu,” ujar Romli. (her/hdl)
