Surabaya (pilar.id) – Baru-baru ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan kritik terkait pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh RSUD dr Soewandi. Kritik tersebut, disampaikan Eri ketika melakukan sidak ke rumah sakit tersebut.
Eri menilai pelayanan kesehatan di RSUD dr Soewandi belum berjalan maksimal dan perlu dilakukan perbaikan. Sebab, kerap terjadi antrean panjang saat warga berobat.
Hal tersebut disambut positif oleh Komisi Bidang Kesehatan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi Bidang Kesehatan DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, jika upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan pelayanan kesehatan di Surabaya.
“Dengan cara sidak (inspeksi mendadak) ke rumah sakit atau puskesmas, membuat Pemkot bisa mengetahui bagaimana layanan kesehatan itu berjalan sehari-harinya. Jika ada yang tidak beres, akan ketahuan,” kata Khusnul Khotimah, Selasa (29/11/2022) di kantor DPRD Surabaya
Selain itu, menurutnya perbaikan layanan kesehatan tidak hanya di RSUD dr Soewandhie saja, namun juga rumah sakit lainnya, seperti di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan 63 puskemas yang tersebar di Surabaya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan adanya sidak ini, setidaknya pihak rumah sakit bisa langsung dievaluasi serta mencari solusinya mengenai keterlambatan pelayanan kesehatan
“Apakah lambatnya layanan karena petugas lambat bekerja, atau kekurangan jumlah SDM, jika karena kurang SDM, bisa dilakukan penambahan SDM. Apalagi akan ada rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang bisa dimanfaatkan,” usulnya.
Namun, jika lambatnya layanan karena petugas kurang bekerja optimal, hal itu yang harus mendapat pembinaan, seperti teguran keras atau memberikan pelatihan khusus agar petugas mampu bekerja maksimal.
Khusus bagi RSUD dr Soewandhie yang baru disidak Wali Kota, pada Senin (28/11/2022) yang menemukan lambatnya layanan, Khusnul mengatakan, wali kota harus melakukan evaluasi secara menyeluruh sebab layanan rekam medis itu layanan yang vital.
“Jangan sampai karena mengejar layanan cepat, tapi diagnosis asal-asalan, itu berbahaya karena menyangkut nyawa orang. Maka wali kota musti evaluasi,” harapnya. (jel/fat)
