Padang (pilar.id) – Pendiri Batik Loempo Novia Hertini menuturkan durasi program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (PK SPD) masih kurang. Program yang berjalan selama enam bulan itu dinilai masih perlu waktu lebih panjang untuk dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami berharap bisa lebih lama dibandingkan saat ini, seharusnya program SMK PK SPD tersebut minimal tiga tahun,” ujar Novia di Padang, Sumatera Barat, Jumat (16/12/2022).
Novia menyatakan penambahan waktu itu bertujuan agar investasi yang sudah diberikan industri pada SMK seperti peralatan dapat kembali.
“Selain itu juga perlu berkelanjutan. Tidak hanya selesai dalam satu semester ini saja,” harap dia.
Pihaknya melalui CV Novia melakukan kolaborasi dengan tiga SMK di Padang yakni SMKN 4 Padang, SMKN 2 Padang dan SMKN 8 Padang. Siswa di SMKN 4 Padang merancang batik yang akan diproduksi, kemudian SMKN 8 Padang melakukan proses produksi dan SMKN 2 Padang yang melakukan pemasaran dan penjualan produk yang dihasilkan.
Selain menyediakan guru tamu, pihak industri juga memberikan bantuan peralatan dan bahan pada sekolah. Peralatan yang disediakan yakni alat press dan juga mesin printing. Melalui kolaborasi tersebut, lanjut dia, membantu mengenalkan siswa SMK pada dunia dan budaya industri.
Produk-produk yang dihasilkan siswa SMK tersebut sesuai dengan standar industri, kemudian diberi nama Braja, yang bermakna belajar dan dalam bahasa Sanksekerta berarti sesuatu yang mengagetkan.
“Kami berpikir anak-anak SMK dapat membuat produk yang setara dengan industri. Kolaborasi dengan dunia pendidikan ini saling menguntungkan dan saling mendapatkan keuntungan,” jelas dia lagi.
Ke depan, dia berharap program kolaborasi antara SMK dengan dunia industri tersebut dapat terus berlanjut. Program SMK PK SPD merupakan mekanisme pengembangan SMK Pusat Keunggulan yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang didukung oleh pendanaan dari APBN dan investasi DUDI.
Kemendikbudristek akan memadankan investasi dari industri 1 banding 1, yang mana plafon pendanaan maksimal yang diberikan pemerintah adalah Rp3 miliar. (din/antara)
