Yogyakarta (pilar.id) – Guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merencanakan skema pengendalian inflasi daerah.
Persiapan ini sekaligus menjadi upaya pengendalian laju inflasi mengingat kondisi di DI Yogyakarta cenderung naik. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setyawan menyebut inflasi di Kota Yogyakarta menjadi representasi di DIY.
“Tahun 2022 inflasi di DIY mencapai 6,49 persen year on year (yoy). Lalu Februari 2023 DIY mengalami inflasi 0,27 persen month to month (mtm) lebih tinggi dari Januari 2023 pada angka 0,17 persen mtm. Secara tahunan inflasi DIY Februari 2023 sebanyak 6,28 persen yoy,” ungkapnya, Kamis (9/3/2023).
Dikatakan Budi, angka ini relatif tinggi dibandingkan tingkat nasional. Kondisi ini disebabkan pola musiman dari komoditas pangan, termasuk kenaikan harga beras yang masih menjadi penyumbang inflasi di Kota Yogyakarta Bulan Februari.
“Perlu ada pencermatan, sebentar lagi masuk Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan lanjut libur sekolah. Khususnya kelompok pangan seperti daging dan telur ayam ras, bawang merah tarif kereta api dan angkutan udara yang menyebabkan inflasi di bulan puasa dan Idul Fitri,” bebernya.
Adapun rencana skema pengendalian inflasi, lanjut Budi bisa dilakukan melalui jangka pendek dengan memonitor secara periodik stok dan harga komoditas utama, penguatan berbagi informasi kesediaan stok dan harga barang antara Kabupaten/Kota.
“Dimana untuk meminimalisir perbedaan harga dan stok, operasi pasar, koordinasi dengan pemasok utama, penggunaan uang elektronik dan pemantauan kesiapan serta koordinasi dengan penyedia jasa angkutan,” urai Budi.
Termasuk juga dengan mengadakan pasar murah dan himbauan ke masyarakat untuk menghindari panic buying. Selain itu, Budi juga mengusulkan pengendalian inflasi daerah jangka menengah dengan pengembangan urban farming.
“Sedangkan jangka panjang kami mendorong kerja sama antar daerah untuk pemenuhan komoditas utama, penguatan kelembagaan dan produktivitas pertanian, pengembangan sistem informasi stok komoditas dan terintegrasi neraca pangan di Kabupaten/Kota,” tambahnya.
Di samping itu juga mengembangkan pola business matching dari hulu ke hilir berupa klaster atau sentra hingga ke pasar dan penguatan kelembagaan kios Segoro Amarto. Mengingat Yogyakarta merupakan kota konsumsi sehingga memerlukan realisasi kerja sama antar daerah.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengungkapkan menjelang Ramadhan harga bahan pokok cenderung ada kenaikan, karena itu pihaknya mendorong untuk melakukan antisipasi.
“Kita harus siapkan strategi juga didukung kerja sama lintas sektor agar inflasi bisa kita kendalikan dengan baik,” kata Sumadi. (riz/fat)
