Jakarta (pilar.id) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pemecatan terhadap Nicke Widyawati dan Ahok ini, menurut politisi PKS, Mulyanto merupakan salah satu bentuk perbaikan manajemen Pertamina pasca-ledakan Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara.
Erick, kata Mulyanto, jangan hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi. Mulyanto menegaskan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir juga harus berani memecat Nicke dan Ahok.
Sebab, menurut Mulyanto, kedua pejabat tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina.
“Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona,” kata Mulyanto, di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.
Mulyanto menyebut Direktur Utama dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut.
“Apalagi sebagai Komisaris utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina,” ujarnya.
Mulyanto juga meminta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini. Jangan sampai, kata dia, peristiwa ini terus berulang di kemudian hari. Ironisnya, peristiwa kebakaran kilang atau depo ini memang terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.
“Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa,” kata Mulyanto.
Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN dinilai lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.
“Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh,” kata Mulyanto. (ach/fat)
