Jakarta (pilar.id) – Presiden Jokowi memberikan ancaman tegas ke seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menggunakan produk dalam negeri.
Presiden Jokowi mengancam akan memberikan sanksi kepada siapapun yang membeli barang impor menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
“Pokoknya kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan, Pak Menko Marves,” kata Jokowi, di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menghubungkan tunjangan kinerja (tukin) dengan tingkat pembelian produk dalam negeri.
Dengan adanya sistem reward and punishment ini, Jokowi berharap penggunaan produk dalam negeri di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD terus meningkat.
“Biar semuanya, kita bekerja dengan sebuah reward and punishment,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai produk impor yang dikemas ulang dan dilabeli sebagai produk dalam negeri. Berdasarkan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), saat ini jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk.
“Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri, untuk dicek betul,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, 6 capaian aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN) dalam. Pertama, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dan badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp762,7 triliun.
“Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1 persen yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen,” ujarnya.
Kedua, jumlah produk tayang di e-Katalog mencapai 2,49 juta produk atau melebihi target yang sebesar 1 juta produk. Ketiga, peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada Agustus 2022.
Keempat, integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan pemerintah. Menko Marinves menyampaikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kelima, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Menurut Luhut, kontrak payung ini menciptakan lapangan kerja dan juga memacu inovasi generasi muda bangsa Indonesia.
Terakhir, peluncuran program bangga berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan. “Dampak langsungnya adalah pendapatan pariwisata senilai kisaran Rp3.200 triliun,” sambungnya. (ach/fat)
