Jakarta (pilar.id) – Menyarankan Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berani untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditegaskan Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom Michael Sineri.
Iapun mengatakan jika Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menunjuk penjabat gubernur di Papua agar
pelayanan masyarakat dapat maksimal.
“Kami sarankan Kemendagri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tegas Michael Sineri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/10/2022).
Menurutnya bahwa pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal. Lukas Enembe sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Selain itu, Provinsi Papua juga tidak memiliki wakil gubernur yang dapat melaksanakan roda pemerintahan.
Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom ini juga berharap Enembe lebih bijaksana menghadapi kasus korupsi yang ia hadapi. “Tidak perlu ada gerakan dari oknum tertentu untuk melakukan penjagaan di kediaman gubernur,” urainya menegaskan.
Ia memandang perlu masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.
Dijelaskannya, tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.
Sebelumnya, Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua, kemudian mengganti dengan pejabat sementara, agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.
Juru Bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyatakan desakan itu satu dari 10 poin pernyataan sikap organisasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. “Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur,” tuturnya.
Mereka juga menegaskan dukungan pada KPK untuk memberantas korupsi di Papua. (din/antara)
