Sleman (pilar.id) – Guna memenuhi kebutuhan energi bahan bakar khususnya di kawasan pemukiman padat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggandeng PT PGN Tbk melalui Sales and Operation Region III (SOR III) untuk membangun jaringan gas rumah tangga, Selasa (1/11/2022).
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan padat penduduk, karenanya Pemkab terus berupaya memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan PT PGN Tbk melalui SOR III.
“Pemkab Sleman bersama Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk melalui SOR III telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor PGN SOR III, pada Rabu (26/10/2022) lalu,” jelas Kustini.
Kustini menyebut, kerja sama tersebut merupakan implementasi proyek strategis pemerintah, khususnya pembangunan jaringan gas bumi bagi pelanggan rumah tangga, komersial, bisnis dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.
Sementara, dalam pelaksanaannya jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Sleman tidak menggunakan dana APBN, melainkan penugasan negara ke Badan Usaha untuk bisa menggantikan konsumsi LPG masyarakat yang cukup tinggi. Kustini menyebut, tahap awal akan ada sekitar 5.000 Sambungan Rumah Tangga (SR) Sleman dari total target berkisar 11.000 SR di Sleman dan Yogyakarta.
“Kami berharap pembangunan jargas bumi di Kabupaten Sleman ini bisa terlaksana secepatnya, bisa berjalan dengan baik, termasuk masalah perizinan karena ini untuk kemandirian energi nasional,” terangnya.
Konsep konstruksi yang diterapkan di Sleman adalah program Beyond Pipeline, yaitu sumber pasokan gas dibawa oleh PNG Tbk melalui moda transportasi. Untuk selanjutnya, dikompres menjadi CNG atau LNG, dan dibawa ke Sleman. PGN akan membangun Pressure Reduction System (PRS) di Sleman, dan dari PRS tersebut akan dibangun pipa distribusi untuk menyalurkan gas ke pelanggan di wilayah Kabupaten Sleman.
“Kami siap memfasilitasi titik mana yang diperlukan PGN, sehingga tidak membuka lahan sendiri. Selain itu, Pemkab juga sudah melakukan sosialisasi di Kapanewon-Kapanewon (Kecamatan) kawasan padat penduduk dan banyak perguruan tinggi seperti Depok, Ngaglik dan Mlati,” ucapnya. (riz/hdl)
