Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima, pada Sabtu (20/5/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengungkapkan apresiasi atas undangan dari pemerintah Jepang untuk Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
“Terima kasih atas undangan untuk KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Saya setuju untuk memperluas dan memperkuat kemitraan kita secara lebih luas dan konkret,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan PM Kishida membahas sejumlah isu terkait peningkatan kerjasama kedua negara, termasuk mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia berharap bahwa perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada bulan September 2023 mendatang.
“Karena perjanjian ini telah berlangsung cukup lama, kita perlu menghapus tarif pada produk tuna kaleng, memperluas peluang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, serta melaksanakan pembangunan kapasitas,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden dan PM Kishida juga membahas perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Presiden menyebut bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas terhadap produk pertanian yang berasal dari Fukushima.
“Saya meminta Jepang untuk memberikan fleksibilitas terkait ekspansi akses pasar bagi buah-buahan tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden.
Dalam konteks investasi, Presiden menyatakan pentingnya percepatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden mengusulkan agar kontraktor Jepang ditunjuk secara langsung.
“Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), saya menyambut baik penandatanganan lima Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH & UR,” ucap Presiden.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai transisi energi. Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD 500 juta untuk teknologi rendah karbon, penghentian penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina dengan mitra Jepang guna mencapai emisi netral.
Terakhir, terkait Myanmar, Presiden mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan Jepang untuk pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.
Presiden dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain itu juga Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto. (usm/hdl)
