Semarang (pilar.id) – Pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan, antara lain melalui pemanfaatan bahan bakar gas (BBG).
Salah satu perwujudannya adalah pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Penggaron dan SPBG Mangkang di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Peresmian pengoperasian kedua SPBG tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di SPBG Penggaron, Kelurahan Plamongan Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/7/2022).
Beroperasinya SPBG ini merupakan bagian dari pemanfaatan dan perluasan gas bumi menuju Kota Semarang yang ramah lingkungan. Sebelumnya pada tahun 2021, Pemerintah telah meresmikan SPBG Kaligawe.
Hadir dalam peresmian tersebut, Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra, Direktur Pembinaan Program Migas Dwi Anggoro Ismukurnianto, Bupati Demak Eisti’anah dan SVP Downstream, Gas, Power & NRE Business Development & Portfolio PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof, serta CEO Subholding Gas PGN Haryo Yunianto.
Dirjen Migas Tutuka Ariadji menuturkan, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga sektor, salah satunya adalah Transisi Energi Berkelanjutan.
Untuk memastikan pembangunan masa depan yang berkelanjutan dan menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan dengan mengedepankan keamanan ketersediaan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.
Gas sangat layak menjadi energi transisi menuju energi bersih karena ketersediaannya mencukupi. Di sisi lain, isu polusi udara di kota-kota besar di Indonesia mendorong perlunya diversifikasi ke bahan bakar ramah lingkungan dan nilai keekonomian yang terjangkau.
“Pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) diharapkan dapat menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, mengurangi impor dan menurunkan nilai subsidi BBM,” imbuh Tutuka.
Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran Kebijakan Energi Nasional yang salah satunya adalah pengelolaan gas (LNG/CNG) untuk kemandirian dan mendukung kegiatan ekonomi nasional khususnya terkait dengan pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.
Pemanfaatan energi listrik untuk transportasi jalan khususnya untuk kendaraan besar (bus/truk logistik) di mana teknologi baterai belum akan dikembangkan dalam waktu dekat.
Sedangkan infrastruktur gas untuk transportasi jalan telah terbangun sebanyak 57 SPBG/MRU yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah Indonesia dan tidak semuanya dapat terutilisasi dengan baik karena rendahnya pengguna kendaraan BBG. Hal tersebut merupakan potensi bagi kendaraan besar dapat dilakukan diversifikasi dari BBM ke BBG.
Salah satu inisiatif Kementerian ESDM terkait pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan.
Pembangunan dan pengoperasian 3 SPBG yang ada di Semarang merupakan bentuk komitmen dan kerja sama dari Kementerian ESDM, Pertamina Group dan Pemerintah Kota Semarang untuk menginisiasi terciptanya ekosistem kota yang ramah lingkungan.
“Saat ini SPBG Kaligawe (diresmikan tahun 2021), SPBG Mangkang dan SPBG Penggaron siap untuk dioperasikan,” kata Tutuka.
SPBG Kaligawe berkapasitas 1 MMSCFD atau 30.000 lsp per hari dengan harga jual Rp 4.500 per lsp. SPBG ini sudah dapat berfungsi sebagai Mother Station.
Sementara SPBG Penggaron dan SPBG Mangkang masing-masing memiliki kapasitas 0,5 MMSCFD atau 20.000 lsp. SPBG Mangkang telah selesai dimodifikasi dari OnlineStation menjadi Daugther Station. Sedangkan SPBG Penggaron dibangun sebagai Daughter Station. Ketiga SPBG rencananya akan dioperasikan oleh Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk.
Pemerintah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang yang telah kooperatif untuk merealisasikan perluasan pemanfaatan BBG. Juga PT Pertamina (Persero) dan subholding gas PT PGN Tbk beserta afiliasinya yang tetap berkomitmen untuk menyediakan gas.
“Pemerintah berharap komitmen tersebut adalah langkah awal yang akan diikuti dengan kerja sama lainnya untuk pemanfaatan dan perluasan penggunaan gas bumi demi terwujudnya Kota Semarang yang ramah lingkungan. Kerja sama ini diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain sehingga sasaran Kebijakan Energi Nasional dapat kita wujudkan bersama,” jelas Tutuka.
Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mendukung pengoperasian SPBG di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia mendukung pengembangan energi yang ramah lingkungan.
“Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Paris Agreement pada tahun 2016 di New York, di mana Indonesia berkomitmen mengurangi gas rumah kaca. Pada COP Glaslow disepakati Indonesia akan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Ini merupakan bagian dari upaya tersebut,” katanya.
Sementara Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah menjadikan Jawa Tengah menuju kemandirian energi.
“Kami siap mendukung upaya pemanfaatan dan pengembangan gas bumi di Provinsi Jateng. Harapannya, Provinsi Jateng dapat menjadi role model daerah menuju kemandirian energi,” ujar Sumarno.
CEO Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto, menyampaikan kesiapannya mengoperasikan ketiga SPBG tersebut.
“Subholding Gas siap mengoperasikan SPBG Mangkang, Penggaron, serta Kaligawe untuk mendukung program konversi BBM ke BBG. Jika pemanfaatan gas bumi di Semarang berjalan optimum, Semarang bisa menjadi role model pemanfaatan gas bumi bagi daerah-daerah lain,” ujar Haryo. (ptr/hdl)
