Jakarta (pilar.id) – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan ikut bersuara soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang baru saja dilakukan Presiden RI Joko Widodo. Menurut Anthony, reshuffle tidak penting karena semua persoalan bangsa sesungguhnya bermuara pada presiden.
“Jangan sampai rakyat terkecoh, lalu meminta tanggung jawab menteri. Dan yang kita dapat adalah dagang sapi (jual beli kepentingan),” kata Anthony, di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Menurut Anthony, ketika ada permasalahan perdagangan, termasuk minyak goreng yang harus dituntut oleh rakyat adalah pertanggungjawaban dari Presiden Jokowi. Terlebih Indonesia menganut sistem presidensial yang memberikan wewenang penuh kepada Jokowi untuk melantik maupun memecat para menterinya.
“Jadi sistem presidensial artinya apa? Yang bertanggung jawab penuh adalah presiden. Ini harus diluruskan,” kata Anthony.
Pergantian menteri, menurut Anthony, seolah-olah cuci tangan dari eksekutif. Padahal, meskipun rakyat berharap ada perbaikan setelah pergantian menteri, namun semua keputusan tetap harus tunduk kepada presiden.
Parahnya jatah menteri diberikan untuk ketua umum partai politik. Persoalan semakin runyam ketika semua anggota KIM mendapat kue jabatan, sehingga tak ada yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Artinya permasalahan di negara kita tidak berjalannya sistem ketatanegaraan. Tidak ada pengawasan dari DPR pada eksekutif. Siapa yang mengawasi kartu prakerja? Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah salah sasaran,” kata Anthony.
Parlemen, lanjut Anthony, dipastikan tidak akan memiliki taji mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipegang oleh ketua umum partai politik mereka.
Selain Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik menjadi Menteri Perdagangan, ada Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan, lalu ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
“Cek balance tidak berjalan. Maka yang terjadi eksekutif bekerja semena-mena menunjuk menteri yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan partai politik,” kata dia. (ach/hdl)
