Surabaya (pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjadi salah satu panelis dalam Dialog Tingkat Tinggi ‘Koalisi Global Malaga untuk Keuangan Kota’ yang diselenggarakan secara virtual oleh United Nations Capital Development (UNCDF) dan United Cities and Local Governments (UCLG) pada Jumat (6/10/2023).
Emil Dardak berbagi pandangannya dalam dialog ini bersama dengan para ahli lainnya, termasuk Pakar Desentralisasi Fiskal Daerah NALAS, Mr. Elton Stafa, Dirjen Pemerintah Daerah Kementerian Administrasi Teritorial dan Desentralisasi Guinea, Mr. Ousmane Sako, Penasihat Teknis Senior Dewan Bank Pembangunan Eropa (CEB), Ms. Elisa Muzzini, Direktur Divisi Manusia dan Inklusi Sosial Kepala Jaringan Global CIFAL Institut Pelatihan dan Penelitian PBB (UNITAR), Mr. Alexander A. Mejia, Kepala Keuangan Publik Internasional Fitch Ratings, Mr. Nicolas Painvin, dan Profesor Keuangan dan Perencanaan Publik Universitas New York, Prof. Paul Smoke.
Koalisi Global Malaga untuk Keuangan Kota telah dibentuk sejak tahun 2018 oleh UNCDF dan UCLG, bekerja sama dengan Global Fund for Cities Development (FMDV). UNCDF adalah pusat keuangan subnasional PBB, sementara UCLG adalah jaringan global terbesar yang mewakili pemerintah lokal dan regional. Tujuan dari Koalisi Malaga adalah untuk memberikan dukungan finansial dan teknis kepada pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan potensi mereka dalam proses transformasi.
Dalam kesempatan itu Emil Dardak mengapresiasi kesempatan untuk berpartisipasi dalam dialog ini dan berbicara tentang bagaimana data keuangan daerah (SNG-WOFI) dapat menjadi acuan penting serta arah pembangunan keuangan pemerintah daerah di masa depan.
“Penetapan standar ini sangat penting karena praktik-praktik politik dapat menjadi penghalang dalam konteks desentralisasi fiskal, desentralisasi kewenangan, dan desentralisasi sumber daya fiskal, yang semuanya harus berjalan sejalan dan terkoordinasi,” kata Wagub Emil.
Emil juga membahas perubahan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi sebagai pemerintah daerah, dan pemerintah kota dalam hal pembagian pajak dan pemungutan pajak. Dia menyoroti bagaimana peraturan semacam ini menciptakan ketidaksetaraan antara berbagai kota dan bagaimana kota-kota yang berperan sebagai metropolis memiliki pendapatan yang lebih tinggi.
Emil juga mengingatkan bahwa perubahan rezim dan perimbangan fiskal dapat memiliki dampak besar pada keuangan daerah, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.
Dia menggarisbawahi perlunya keselarasan antara desentralisasi fiskal dan desentralisasi kewenangan dan berharap agar dialog ini dapat membantu mencapai konsensus global tentang isu-isu tersebut.
“Saya sangat mendukung SNGWOFI ini dan berharap kita dapat membawa diskusi ini ke dalam dialog dengan asosiasi pemerintah dan kementerian dalam negeri yang bertugas mengawasi pemerintah daerah,” pungkasnya. (tok/ted)
