Surabaya (pilar.id) – Hotel Tunjungan Surabaya menjadi saksi pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Timur periode 2024-2026 pada Minggu (12/5/2024), yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono.
Dalam acara tersebut, Pj Sekdaprov Jatim menyoroti pentingnya Kolaborasi Aksi Nyata sebagai penanda keberadaan sebuah organisasi bagi anggota dan masyarakat.
“Kolaborasi Aksi Nyata tak hanya memengaruhi anggota KAMMI, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa eksistensi organisasi sangat bergantung pada kontribusi anggota dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Jika manfaatnya tak dirasakan, maka keberadaannya akan luntur seiring waktu karena dianggap tak penting,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan organisasi dengan menyelesaikan masalah internal secara efisien.
“Dalam hal ini, meminimalisir permasalahan internal menjadi kunci. Semakin cepat diselesaikan, semakin baik untuk kolaborasi dan konsolidasi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Sekdaprov Bobby juga memberikan ucapan selamat kepada jajaran PW KAMMI Jatim yang baru dilantik, sambil mengingatkan agar selalu mengikuti Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah ditetapkan.
“AD dan ART harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan saling menghargai antara pengurus dan anggota,” pesannya.
Ia juga meminta agar PW KAMMI Jatim segera melakukan konsolidasi dengan KAMMI Pusat untuk menyelaraskan langkah dan tujuan organisasi.
“Saya berharap PW KAMMI Jatim terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.
Ketua PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai, menyampaikan harapannya kepada PW KAMMI Jatim untuk membawa perbaikan dan kemajuan bagi Jawa Timur.
“Dengan semangat ‘Bersama Merawat Indonesia’, kami berharap PW KAMMI Jatim bisa turut serta dalam merawat Jawa Timur,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya KAMMI sebagai kritikus positif pemerintah, yang harus mendukung kebijakan dan program positif serta pro rakyat.
“Perbaikan harus terus dilakukan melalui diskusi dan kajian bersama, sehingga aksi yang diambil membangun bukan merusak,” tambahnya. (mad/hdl)
