Jakarta (pilar.id) – Mantan Ketua Dewan Mahasiswa, Dipo Alam mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini yang mempunyai modal kemurnian, jujur dan jernih, patut didoakan oleh semua masyarakat yang peduli terhadap perbaikan Indonesia ke depan. Hal ini agar also mahasiswa berlangsung dengan selamat tanpa disertai penangkapan-penangkapan seperti yang dialami oleh generasi 1974, 1977 dan 1978.
Menurut dia, gerakan mahasiswa perlu waspada. Sejak dulu akan selalu ada pihak-pihak yang akan mendompleng dan mengambil keuntungan dari aksi yang digagas oleh mahasiswa. Pada generasi terdahulu, gerakan mahasiswa selalu melakukan dialog dengan berbagai kelompok strategis, seperti yang saya lakukan ketika meminta Ali Sadikin menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Jika saat ini gerakan mahasiswa menentang wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024, maka hal itu patut diberikan dukungan.
“Fungsi agen perubahan dan gerakan moral harus terus dikedepankan, terutama untuk mencegah makin meningkatnya iklim ketakutan berpendapat di tengah masyarakat,” kata Dipo dalam acara diskusi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema “Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi”, Rabu (13/4/2022).
Survei Indikator mencatat, sekitar 65 persen warga masyarakat sekarang takut berpendapat. Hal itu menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin memudar di Indonesia.
Menurut mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, sejak dulu mahasiswa memang figur terdidik yang tidak takut berpendapat, terlihat dari rekam jejak sejarah pada angkatan prakemerdekaan Hindia-Belanda generasi Rotterdam para founding father terdidik dan seterusnya.
Saat ini, kata dia, gerakan mahasiswa harus fokus pada perjuangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kontrol terhadap kekuasaan seperti yang disitir oleh Gramschi bahwa kekuasaan perlu diawasi dan dikontrol. Itulah perlunya trias politica pada mekanisme demokrasi.
Gerakan mahasiswa yang murni harus berhati-hati terhadap para pendompleng, yang akan mengkhianati gerakan karena tergiur materi dan jabatan atau fasilitas. Menurut Dipo, KKN sesungguhnya tidak hanya seputar korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Karena yang terjadi saat ini lebih parah yakni kronisme oligarki yang tidak ada habisnya dan harus diberantas,” tegasnya.
Terpenting, lanjutnya, mahasiswa harus saling menjaga kepercayaan dan membangun komunikasi satu dengan yang lain, serta tidak mengorbankan kawan seperjuangan. “Harus dihindari termakan rayuan fasilitas dan jabatan serta sifat khianat yang tengah diperankan oleh sementara pejabat yang berlagak seolah dibackingi oleh negara besar,” ujar Dipo.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI, Bayu Satrio Utomo mengungkapkan, penyebab aksi mahasiswa beberapa hari lalu di depan gedung DPR/MPR dapat berlangsung kondusif karena dua faktor yakni, polisi atau aparat keamanan yang tidak lagi melakukan tindakan represif, serta didukung oleh Panglima TNI yang melarang dilakukannya kekerasan kepada mahasiswa.
“Kedua, gerakan mahasiswa telah mempunyai manajemen aksi yang lebih baik,” kata Bayu.
Dia menjelaskan, terdapat kritik otokritik yang telah dilakukan para mahasiswa agar tidak lagi menjadi gerakan yang reaksioner serta berusaha menyusun grand design ke depan dari gerakan mahasiswa secara berkesinambungan dan menyusun peta gerakan.
Menurutnya, kini mahasiswa berusaha untuk memahami apa masalah fundamental dan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka panjang.
Mahasiswa juga menyadari bahwa memiliki kewajiban untuk menelurkan ide-ide besar, khususnya menjawab masalah-masalah fundamental bangsa. Salah satu masalah besar setelah dilakukan kajian adalah reformaagraria yang harus dilaksanakan sesuai UUPA 1960.
“Hal itu yang seringkali menimbulkan konflik-konflik meluas di berbagai daerah,” kata dia.
Bayu menilai, gerakan mahasiswa 2022 akan menjadi penentu corak gerakan pada 2023 dan 2024 mendatang. Karenanya, saat ini mahasiswa sedang melakukan proses pendekatan dan menurunkan ego masing-masing. Fase 2024 harus bisa menjadi titik balik dengan memanfaatkan pesta demokrasi besar di Indonesia. (her/din)
