Ringkasan Berita
- Gubernur Khofifah menyalurkan bansos dan pemberdayaan ekonomi senilai Rp3,01 miliar di Sidoarjo.
- Program Sapa Bansos menjadi bantalan sosial dan ekonomi jelang Ramadhan 1447 H.
- Bantuan mencakup PKH Plus, ASPD, bantuan lansia, KIP Jawara, hingga penguatan BUMDesa.
- Pilar sosial diminta lakukan ground checking untuk meminimalkan kesalahan data penerima.
- Pemkab Sidoarjo memastikan sinergi lanjutan untuk menekan angka kemiskinan.
Sidoarjo (pilar.id) – Memasuki awal Ramadhan 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi senilai total Rp3.016.350.000 di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (18/2/2026).
Program bertajuk Sapa Bansos ini merupakan kegiatan kedua pada Tahun Anggaran 2026 setelah sebelumnya digelar di Pasuruan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan program ini sebagai langkah strategis memperkuat bantalan sosial sekaligus bantalan ekonomi masyarakat menjelang bulan suci.
Khofifah menegaskan, penyaluran bansos merupakan agenda rutin tahunan yang difokuskan pada upaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan kemandirian warga, serta mendorong kewirausahaan berbasis pemberdayaan pilar sosial.
Rincian Bantuan Sosial Rp3,01 Miliar
Dari total anggaran yang disalurkan, sejumlah program perlindungan sosial menjadi prioritas. Bantuan tersebut meliputi:
- PKH Plus untuk 533 keluarga dengan total Rp1.066.000.000
- Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi 66 penerima sebesar Rp237.600.000
- Bantuan Permakanan LKS Lanjut Usia untuk 10 penerima senilai Rp45.750.000
Khofifah berharap seluruh bantuan dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan secara bijak agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Dorong Kemandirian Lewat KIP Jawara dan Zakat Produktif
Selain perlindungan sosial, Pemprov Jatim juga memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui program KIP Putri Jawara dan KIP PPKS Jawara. Total bantuan yang disalurkan melalui dua skema tersebut mencapai Rp327.000.000 kepada 109 penerima manfaat.
Program ini menyasar perempuan kepala keluarga dan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.
Khofifah juga menyinggung dukungan zakat produktif bagi pelaku usaha ultra mikro sebagai tambahan permodalan agar usaha kecil dapat terus bertumbuh di tengah tantangan ekonomi.
Penguatan Pilar Sosial dan Validasi Data
Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan tali asih kepada 77 pilar sosial, termasuk Pendamping PKH Plus, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pendamping Disabilitas, hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Khofifah menekankan pentingnya peran pilar sosial dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. Ia meminta dilakukan pengecekan lapangan secara cermat guna meminimalkan potensi kesalahan pendataan, baik warga yang seharusnya menerima tetapi belum terdata (exclusion error) maupun yang sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima (inclusion error).
Pemberdayaan Desa dan Penguatan BUMDesa
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, bantuan juga disalurkan untuk memperkuat ekonomi desa di Kabupaten Sidoarjo. Rinciannya meliputi:
- Bantuan BUMDesa Rp500.000.000 untuk lima desa
- Bantuan Desa Berdaya Rp200.000.000 untuk dua desa
- Bantuan Jatim Puspa Rp332.400.000 untuk tiga desa
Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal berbasis desa sekaligus memperluas lapangan usaha masyarakat.
Apresiasi Pemkab Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim kepada warganya. Ia menilai bantuan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi dalam proses pembangunan.
Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, juga akan terus menyalurkan berbagai bantuan seperti kursi roda dan program bedah rumah, terutama bagi warga Desil 1 hingga 5, sebagai bagian dari strategi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Momentum penyaluran bansos di awal Ramadhan ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ketenangan bagi warga dalam menjalankan ibadah. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pilar sosial menjadi kunci dalam memastikan bantuan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan. (usm/hdl)
